Berita

BMKG Serahkan 6 Sirine Tsunami Kepada Pemprov Sumatera Barat

Padang - Rabu (27/12/2017), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyerahkan alih asset Barang Milik Negara berupa Sirine Tsunami kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan ditandai penandatanganan berita acara serah terima yang di lakukan oleh Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, MSc. Phd kepada Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi. MSc di Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana Gedung UPT BNPB Padang.

"13 tahun lalu tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gempa bumi dahsyat yang menimbulkan tsunami dengan ketinggian mencapai 30 meter di Banda Aceh. Pemerintah Pusat setelah terjadinya tragedi tersebut merancang dan membangun sistem peringatan dini tsunami atau Indonesia Early Warning System (InaTEWS)", ujar Rahmat Triyono, Dipl. Seis, MT Kepala Stasiun Geofisika Silaing Bawah Padang Panjang dalam laporannya.

"Barang Milik Negara berupa sirine tsunami yang dibangun BMKG sejak tahun 2008 terletak di 6 lokasi antara lain di Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat merupakan sebuah sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS) mulai dari sistem monitoring, processing, dan diseminasi atau penyebaran warning ke seluruh stakeholder dan pemerintah daerah termasuk masyarakat". tuturnya

"Sesuai dengan Amanat UU penanggulangan bencana no 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah no 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menyatakan perintah evakuasi bilamana adanya ancaman bencana khususnya tsunami menjadi tugas Kepala Daerah. Sedangkan BMKG sesuai UU no 31 Tahun 2009 bertugas untuk memberikan warning peringatan dini tsunami", jelas Rahmat Triyono

Menurut Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, MSc. Phd dalam sambutannya mengatakan, bencana tsunami Aceh kita kenang sebagai pelajaran untuk Sumatera Barat yang juga memiliki kerawanan terhadap gempa tsunami. Apalagi ada 3 pertemuan lempeng tektonik aktif.

"Ada subduksi Sumatra di 250 km sebelah barat pesisir Sumatra. Kemudian sesar Mentawai dan sesar besar Sumatra atau sesar Semangko yang memanjang dari Aceh hingga Lampung. Dampak pergerakan sesar Mentawai, pada 25Oktober 2010 lalu terjadi tsunami di 3-10 meter. Setidaknya 77 desa hancur dengan 286 orang dilaporkan hilang dan 252 meninggal dunia. Kami BMKG merasa bertanggung jawab," ulasnya.

Menyikapi kerentanan bencana di daerah, jelas Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, MSc. Phd, BMKG harus menyerahkan sirine peringatan dini agar lebih cepat diaktivasi ketika bencana tiba.

"Inilah yang menjadi alasan utama kenapa sirine tsunami perlu kami serahkan, agar bersama-sama bertanggung jawab. Kita ada masa transisi 1 tahun, 2018 nantinya pemeliharaan masih menjadi tanggung jawab BMKG. Namun selama setahun ini kami mohon proses transfer tanggung jawab ini juga dilakukan," harapnya.

Sementara itu, Gubernur Irwan Prayitno memastikan akan memelihara 6 sirine pemberian BMKG. Setiap bulan akan selalu dicek fungsinya, bersama 56 sirine lain yang dipasang oleh BPBD.

"Setiap bulan kami aktifasi sirine. Kami pastikan hidup semua. Sirine ini penting, menjadi peringatan untuk mencegah jatuhnya korban," tuturnya.

Acara serah terima Operasional Sirine Tsunami bertepatan dengan Peringatan 13 tahun Tsunami Aceh, dihadiri Kepala UPT BNPB Regional Sumatera, Kepala Dinas, Kepala Biro dijajaran Pemprov Sumbar dan PLH Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat, serta Kepala BBMKG Wilayah I Medan juga Kepala UPT BMKG se Sumatera Barat.