Jakarta, 10 Juli 2025 – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI yang digelar pada Kamis (10/7) di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Rapat tersebut mengusung agenda Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2026 bagi mitra kerja Komisi V DPR RI.

Dalam rapat tersebut, BMKG bersama kementerian/lembaga mitra Komisi V, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas), secara resmi menerima penetapan Pagu Indikatif Anggaran Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Dwikorita menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi V DPR RI atas penetapan pagu indikatif tersebut. Namun demikian, ia menekankan perlunya dukungan lebih lanjut agar kekurangan anggaran (backlog) dapat terpenuhi secara optimal.

“Kami, BMKG, mengucapkan terima kasih atas disetujuinya pagu indikatif ini. Selanjutnya, kami mohon dukungan lanjutan untuk menutup backlog demi mewujudkan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman multi-bahaya cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami,” ujar Dwikorita.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan anggaran tersebut penting untuk memperkuat sistem layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan geofisika yang kian kompleks.

Lebih lanjut, Dwikorita menyoroti bahwa penguatan layanan BMKG sejalan dengan sejumlah prioritas nasional yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di antaranya:

– Prioritas Nasional 2: Mendukung swasembada pangan, air, dan ketahanan energi

– Prioritas Nasional 3: Penguatan konektivitas dan layanan transportasi yang aman dan efisien

– Prioritas Nasional 8: Pengelolaan risiko bencana dan pembangunan berketahanan iklim

“Untuk itu, BMKG memohon dukungan untuk penguatan sistem peringatan dini yang harus disertai dengan penguatan aksi dini di tingkat masyarakat, termasuk petani dan nelayan, melalui program prioritas seperti Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Cuaca, dan BMKG Goes to School,” tambahnya.

Komisi V DPR RI secara resmi menyetujui seluruh pagu indikatif anggaran bagi kementerian dan lembaga mitra kerja yang menjadi lingkup tanggung jawabnya. Selain itu, Komisi V berkomitmen untuk memperjuangkan pemenuhan kekurangan atau backlog anggaran yang masih ada, sebagaimana tercantum dalam dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada hari ini. Dengan demikian, diharapkan kebutuhan pendanaan untuk mendukung program-program prioritas nasional dapat terpenuhi secara optimal melalui pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPR RI.

Rapat Kerja ditutup secara resmi dengan penandatanganan naskah kesepakatan Pagu Indikatif Anggaran Tahun 2026 oleh pimpinan Komisi V DPR RI dan perwakilan pemerintah.