Jakarta, 2 Maret 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar Rapat Perencanaan Nasional (Rapernas) Tahun 2026 di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Senin (2/3/2026). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 2–3 Maret 2026, ini dilaksanakan secara hybrid, dengan peserta mengikuti secara luring maupun daring melalui Zoom Meeting.

Mengusung tema “Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah yang Efektif dan Efisien untuk Meningkatkan Kualitas Layanan BMKG Guna Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas,” Rapernas tahun ini menjadi forum strategis untuk menyusun arah kebijakan dan perencanaan Tahun Anggaran 2027.

Dalam sambutannya, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyoroti bahwa seiring bertambahnya pemahaman terhadap tugas BMKG hingga ke tingkat Balai dan UPT, terdapat tanggung jawab besar yang membentang di depan mata. Ia menekankan bahwa setiap aspek di BMKG, termasuk Satuan Kerja (Satker), akan selalu dituntut dan tertantang untuk terus tumbuh.

“Itulah esensi dari tema kita hari ini: ‘Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas’. Kita akan terus tumbuh karena zaman terus berubah, begitu pula dengan iklim,” ujar Faisal.

Selain itu, Faisal juga mendorong inovasi dalam diseminasi informasi ke daerah. Ia meminta adanya koordinasi informasi dua arah yang responsif antara Pusat dan Daerah.

“Tujuan Rapernas ini adalah untuk meramu strategi, menegaskan prioritas, dan memperkuat sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. Hal ini untuk memastikan arah perencanaan BMKG selaras dengan kebijakan nasional,” tambahnya.

Faisal mencontohkan, jika Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS) di Pusat mendeteksi potensi cuaca ekstrem di daerah tertentu (misalnya Jawa Barat), sistem harus bisa langsung mengirim warning ke Koordinator Provinsi di wilayah tersebut. Dari Koordinator Provinsi, informasi tersebut dapat langsung di-blast ke pemangku kepentingan lokal secara real-time.

“Begitu juga sebaliknya, informasi dari daerah harus cepat sampai ke pusat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga meminta pengoptimalan penggunaan aplikasi infoBMKG sebagai sarana diseminasi informasi yang efektif kepada masyarakat luas.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, menegaskan bahwa dinamika global saat ini menuntut respons BMKG yang semakin cepat, presisi, dan berbasis data dalam penyelenggaraan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Di saat yang sama, kebijakan fiskal nasional semakin menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan prioritas anggaran. Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, pengelolaan fiskal dijalankan secara lebih selektif sesuai arahan Presiden.

Untuk itulah, ada perencanaan tahun Anggaran 2027 yang direncanakan melalui forum ini, Guswanto meminta agar seluruh pihak dapat menyusun program perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita nanti bisa menyusun atau me-redesign sistem perencanaan dan penganggaran yang mungkin berbeda dibanding tahun 2025 dan 2026. Artinya, penganggaran tahun 2027 sudah harus adaptif terhadap kondisi keuangan negara atau kebijakan fiskal saat ini,” ujarnya.

Ia menekankan dua fokus utama dalam perencanaan ke depan. Pertama, penguatan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, termasuk pembangunan infrastruktur serta kegiatan modifikasi cuaca. BMKG dituntut menghadirkan layanan yang prima, adaptif, dan berstandar global guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Fokus kedua adalah penguatan tata kelola organisasi yang modern dan agile. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran yang tepat waktu, transparan, akuntabel, dan terintegrasi; peningkatan kualitas tata kelola yang terukur dan berorientasi hasil; serta penguatan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan andal.

“Setiap program yang direncanakan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan layanan publik dan kinerja organisasi. Kita harus benar-benar memperhatikan prinsip value for money dari setiap rupiah anggaran yang digunakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa perencanaan harus disusun secara berjenjang dengan pohon kinerja yang jelas dan terstruktur, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta memastikan integrasi lintas unit berjalan efektif.

“Rapernas ini harus menghasilkan rumusan perencanaan Tahun Anggaran 2027 yang lebih tajam, berprioritas, realistis dalam penganggaran, terukur dalam indikator kinerja, dan berdampak langsung bagi masyarakat untuk mewujudkan layanan BMKG yang prima, andal, dan terpercaya. Sinergi antara pusat dan UPT daerah menjadi kunci keberhasilan,” tutup Guswanto.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan BMKG, Haryo Seno Pranandito, melaporkan bahwa Rapernas 2026 dilaksanakan sesuai Peraturan Kepala BMKG Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan di Lingkungan BMKG.

Forum ini bertujuan menyusun kebijakan dan program strategis untuk Tahun Anggaran 2027 guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, baik di pusat maupun di UPT daerah. Hasil pertemuan Rapernas nantinya akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan Rakorprov, Rakorwil, Rakornas, hingga Rapat Evaluasi Nasional (Revalnas) berikutnya.

Secara teknis, Rapernas diisi dengan paparan seluruh Eselon I mengenai jenjang kinerja, program dan kegiatan prioritas, kegiatan lintas sektor (cross-cutting), serta rekomendasi kebijakan untuk Tahun Anggaran 2027, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Pejabat Fungsional Utama, Kepala Balai Besar MKG Wilayah I–V, Kepala UPT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Taskforce Perencanaan dan Penganggaran, Taskforce SAKIP/LAKIP, serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari pusat maupun daerah.

Untuk memperkaya perspektif perencanaan, Rapernas juga menghadirkan paparan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan terkait arah kebijakan fiskal dan penganggaran Tahun Anggaran 2027. Paparan tersebut diharapkan dapat memperkuat sensitivitas perencanaan BMKG terhadap kebutuhan nasional, khususnya dalam peningkatan layanan publik berbasis sains.

“Harapan kami, Rapernas ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap arah dan kebijakan BMKG ke depan,” ujar Seno.

Melalui Rapernas 2026, BMKG kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perencanaan yang adaptif, efisien, dan berdampak nyata, sehingga layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika semakin andal, terpercaya, dan relevan dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.