Berita

BMKG Paparkan Evaluasi Anggaran dan Serapan Anggaran Semester II T.A 2024 dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR-RI

Jakarta, 12 November 2024 - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BMKG menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Komisi V DPR-RI pada Selasa (12/11). Pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sampai dengan November 2024, pembahasan hasil pemeriksaan Semester II BPK-RI tahun 2023 dan lain-lain.

Ketua Komisi V DPR-RI, Andi Iwan Darmawan Aras , meminta penjelasan tentang kendala-kendala, permasalahan dan upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR-RI terdapat sejumlah isu strategis yang perlu ditinjaklanjuti BMKG dan BNPP antara lain

1. Fenomena meningkatnya curah hujan ekstrim yang berpotensi mengakibatkan potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang perlu ditindaklanjuti oleh BMKG dan BNPP.
2. BMKG perlu memperbanyak Sekolah Lapang Iklim untuk memperluas pendidikan cuaca dan iklim kepada masyarakat.
3. Perlunya BMKG untuk lebih memperluas penyebaran informasi cuaca kepada masyarakat dan pemerintah daerah dan stakeholder secara cepat tepat akurat dan mudah dipahami.

Dalam sesi paparan, Dwikorita Karnawati menyampaikan perkembangan penggunaan anggaran BMKG tahun 2024, serta pagu dan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya (2020-2023). Selain itu, Dwikorita juga memberikan laporan mengenai hasil pemeriksaan BPK-RI untuk Semester II tahun 2023, di mana BMKG kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan capaian kesembilan kali berturut-turut sejak 2015.

"Berkat dukungan, bimbingan dan arahan dari Komisi V DPR-RI kami mendapatkan opini dari BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 selama 9 (sembilan) kali berturut-turut".

Setelah sesi paparan, rapat dilanjutkan dengan tanya jawab dan sejumlah arahan dari anggota Komisi V DPR-RI. Beberapa kesimpulan penting yang disampaikan kepada BMKG antara lain:

• Memperbanyak Sekolah Lapang Iklim untuk memperluas pendidikan cuaca dan iklim kepada masyarakat,
• Meningkatkan sosialisasi dan mempercepat penyebaran informasi cuaca kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholders secara cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami,
• Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan K/L dan pemerintah daerah untuk diseminasi informasi cuaca dan iklim demi mendukung program ketahanan pangan,
• Meningkatkan digitalisasi informasi cuaca dan iklim khususnya untuk nelayan dan daerah kepulauan.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita Presiden terkait ketahanan pangan dan swasembada pangan. Komisi V DPR-RI berharap BMKG dapat terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mendukung program-program penting yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.