Jakarta, 2 September 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendorong akselerasi digitalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut dibahas melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) PTSP BMKG Tahun 2026 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Rabu (2/9), dengan melibatkan pengguna layanan dan mitra kerja.
Pelaksanaan FKP menjadi bagian dari mekanisme partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum ini menjadi ruang bagi BMKG untuk memperoleh masukan langsung mengenai kebutuhan, pengalaman, serta harapan pengguna terhadap layanan PTSP.
Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama BMKG, RR. Rima Eryani, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah. Pengguna membutuhkan kepastian mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, tarif, status permohonan, hingga produk layanan yang diterima.
“Pelayanan publik harus disusun, dievaluasi, dan dikembangkan dengan mendengarkan pengalaman, kebutuhan, serta harapan masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujar Rima.
Menurutnya, digitalisasi PTSP perlu diarahkan pada penyederhanaan proses bisnis agar teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna. Sistem digital diharapkan mampu mengurangi pengulangan administrasi, mempercepat verifikasi, serta memberikan informasi secara jelas pada setiap tahapan layanan.
“Digitalisasi dapat menghasilkan perubahan nyata terhadap proses bisnis pelayanan. Teknologi harus mampu menyederhanakan tahapan, mengurangi pengulangan administrasi, mempercepat proses verifikasi, dan memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan pada setiap tahapan,” tegasnya.
Arah tersebut sekaligus mendukung tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih transparan dan dapat ditelusuri. Ke depan, layanan PTSP diharapkan terintegrasi mulai dari katalog layanan, pengajuan dan verifikasi dokumen, konfirmasi ketersediaan, penetapan tagihan, pembayaran PNBP, hingga penyampaian produk layanan dan pengaduan. Integrasi ini akan memudahkan pemantauan setiap transaksi sekaligus membangun jejak administrasi yang mendukung akuntabilitas.
Ketua Panitia sekaligus Koordinator Hubungan Masyarakat BMKG, Akhmad Taufan Maulana, menyampaikan bahwa digitalisasi PTSP terus dikembangkan sejalan dengan kebutuhan pengguna. Saat ini, hampir 90 persen layanan PTSP BMKG telah dilakukan secara digital dengan pengembangan berikutnya diarahkan pada peningkatan kecepatan, kemudahan, aksesibilitas, serta pemanfaatan kecerdasan buatan.
“Saat ini hampir 90 persen pelayanan PTSP BMKG telah dilakukan secara digital. Ke depan, kami terus mendorong peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan, kemudahan, dan aksesibilitas, termasuk peluang pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendukung pengembangan pelayanan berbasis digital,” imbuhnya.
Dalam forum tersebut, Ketua Tim PTSP BMKG turut memaparkan materi “Sosialisasi Layanan PTSP BMKG”, sementara Direktorat Instrumentasi dan Kalibrasi BMKG menyampaikan “Sosialisasi Layanan Kalibrasi Alat MKG”. Kedua materi memberikan informasi praktis bagi mitra mengenai mekanisme dan pengembangan layanan yang tersedia, khususnya terkait akses layanan PTSP serta pelayanan kalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Masukan peserta selanjutnya dirumuskan menjadi rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, mencakup penyederhanaan prosedur, kepastian persyaratan dan tarif, pengembangan layanan digital, serta mekanisme pelayanan kalibrasi. Melalui tindak lanjut tersebut, PTSP BMKG diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat sekaligus mendukung tata kelola PNBP yang transparan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
