BMKG Hadiri RDP Komisi V DPR RI, Bahas Evaluasi dan Penyesuaian Anggaran 2026 serta Penetapan RKA K/L 2027

JAKARTA, 1 September 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta. Agenda utama RDP ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2026, sekaligus pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BMKG untuk tahun anggaran 2027.

Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani  menyampaikan perkembangan pelaksanaan anggaran dan program tahun 2026, dalam Tahun Anggaran 2026, pagu awal BMKG ditetapkan sebesar Rp2.675.438.903.000 Dalam pelaksanaannya, anggaran mengalami sejumlah penyesuaian sesuai kebutuhan dan kebijakan anggaran pemerintah, antara lain melalui tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pergeseran anggaran, pemblokiran, serta tambahan anggaran. Per 13 Agustus 2026, pagu efektif BMKG tercatat Rp2.463.409.331.000

Faisal menegaskan bahwa BMKG terus mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pekerjaan strategis hingga akhir tahun.

“Dengan sisa pagu sekitar Rp1,082 triliun, BMKG akan terus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun, khususnya yang terkait dengan program strategis BMKG 2026,” ujar Faisal.

Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga memaparkan perkembangan pelaksanaan program kerja, langkah penguatan layanan MKG, serta strategi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

BMKG memiliki peran penting dalam pemantauan cuaca dan kualitas udara yang menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya risiko karhutla di berbagai daerah. Pemantauan ini krusial karena kondisi atmosfer berpengaruh langsung terhadap persebaran asap serta penurunan kualitas udara. Di beberapa daerah, BMKG sempat mencatat kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya. Bahkan, jarak pandang di sejumlah bandara sempat turun di bawah satu kilometer sehingga memerlukan perhatian ekstra demi keselamatan penerbangan.

Untuk menanggulangi dampak karhutla, BMKG aktif mendukung penanganan di lapangan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pelaksanaan OMC ini bersifat situasional dengan memperhitungkan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial penabur hujan. Saat ini, operasi modifikasi cuaca masih berlangsung di beberapa wilayah rawan seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Selain penanganan cuaca ekstrem, BMKG terus memastikan infrastruktur pengamatan dan sistem peringatan dini beroperasi secara optimal. Sepanjang tahun 2026, BMKG rutin melakukan pemeliharaan operasional terhadap 1.914 unit peralatan utama MKG di daerah. Di sisi lain, penguatan kapasitas masyarakat juga terus ditingkatkan melalui Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempa Bumi, serta Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Melalui program ini, masyarakat dibekali pemahaman agar mampu memanfaatkan data MKG secara mandiri demi keselamatan dan aktivitas harian mereka.

Terkait kinerja anggaran, realisasi keuangan BMKG per 31 Agustus 2026 telah mencapai 56,06 persen dari pagu efektif, sedangkan realisasi fisiknya mencapai 62,52 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi keuangan maupun fisik BMKG sampai dengan akhir Agustus berada di atas target yang telah ditetapkan.

Guna menjaga keberlanjutan layanan tersebut, BMKG memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2.522.814.936.000. Anggaran ini dibagi menjadi dua fokus utama, yakni Rp1.242.705.967.000 untuk dukungan manajemen dan Rp1.280.108.969.000 untuk pelaksanaan program MKG. Pada tahun 2027 mendatang, dana ini akan diprioritaskan untuk pelaksanaan Sekolah Lapang Gempa Bumi dengan sasaran 2.370 peserta, penguatan Sekolah Lapang Iklim, pemeliharaan 1.914 unit peralatan di daerah dan 314 unit di pusat, serta penguatan infrastruktur radar, pengamatan kelautan, satelit, hingga sistem peringatan dini banjir pesisir.

Menanggapi pemaparan tersebut, Pimpinan Rapat Komisi V DPR RI, Lasarus membacakan empat keputusan resmi yang disetujui bersama. Pertama, Komisi V DPR RI mewajibkan BMKG untuk terus meningkatkan capaian serapan APBN 2026. Kedua, DPR menyetujui pagu akhir sementara APBN TA 2026 untuk BMKG sebesar Rp2.463.409.331.000, yang sudah memperhitungkan tambahan anggaran sebesar Rp1.282.757.000.

Ketiga, Komisi V DPR RI secara resmi menyetujui Pagu Anggaran RAPBN TA 2027 untuk BMKG sebesar Rp2.522.814.936.000 sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Terakhir, DPR dan BMKG sepakat untuk mengadakan RDP lanjutan guna melakukan pendalaman rinci terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi, dan program Eselon I pada RAPBN 2027.

BMKG menegaskan bahwa optimalisasi anggaran ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab lembaga untuk memastikan informasi MKG dapat hadir secara cepat, akurat, dan berkelanjutan. Langkah penguatan sistem pengamatan, pemeliharaan aloptama, dan edukasi masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan nasional terhadap risiko bencana, sekaligus mendukung keselamatan transportasi, ketahanan pangan, hingga aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.