Berita

BMKG Hadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR-RI, Bahas Pendahuluan RKA K/L & Rencana Kerja Pemerintah 2021

Jakarta - Bertempat di Gedung Nusantara DPR-RI, Komisi V DPR-RI mengelar rapat dengar pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Bada Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu yang dilaksanakan pada Senin, (22/3).

Dalam rapat dengar pendapat kali ini mengagendakan pembahasan pendahuluan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (T.A) 2021. Rapat yang dimulai pukul 13.10 WIB s.d 16.50 WIB di ketuai oleh Ir. Ridwan Bae beserta segenap Anggota Komisi V DPR RI, baik yang hadir secara langsung maupun melalui video conference. Rapat di buka setelah kuorum terpenuhi dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pada kesempatan rapat ini, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengawali untuk memaparkan Rencana Kerja Anggaran BMKG TA. 2021 secara terinci. Dwikorita mengungkapkan bawah untuk tahun anggaran 2021, BMKG mengusuklan sebesar Rp. 3,701 Triliun dan mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.2,849 Triliun sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 851,85 Milyar. Selain itu, Kepala BMKG berharap dukungan, arahan dan masukan dari Komisi V DPR-RI agar RKA BMKG T.A 2021 dapat berjalan.

Setelah mendengarkan semua uraian dari mitra kerja dan melakukan tanya jawab, Ketua Komisi V DPR RI menyimpulkan bahwa Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan T.A 2021 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2021 berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR-RI dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan anggota Komisi V DPR RI, Program peningkatan SDM dan Program prioritas berbasis masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.