Dari Update Data Cuaca hingga OMC, BMKG Tegaskan Komitmen Percepatan Penanganan Longsor Cilacap

Cilacap, 19 November – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan penanganan bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Dukungan tersebut diberikan melalui penyediaan data cuaca terkini, analisis kondisi atmosfer, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah terdampak.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung lokasi bencana pada Rabu (19/11) bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sinergi pusat–daerah dalam penanganan bencana hidrometeorologi.

Faisal menjelaskan bahwa BMKG telah mengerahkan tim OMC untuk memitigasi potensi hujan lebat yang dapat menghambat proses pencarian korban maupun memicu longsor susulan.

“Tujuan OMC ini adalah untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah selatan, khususnya Cilacap, Banjarnegara, dan sekitarnya. Kami menargetkan redistribusi curah hujan dengan pengurangan intensitas sebesar 30 hingga 50 persen di lokasi-lokasi fokus penyelamatan,” ungkapnya.

Adapun OMC ini dilaksanakan pada 16-22 November, berpusat di Bandara Husein Sastranegara, Bandung. Operasi tersebut merupakan kolaborasi BMKG dan BNPB dengan dukungan dua unit pesawat untuk mengendalikan potensi hujan di lokasi bencana. 

“Nantinya, kerja Tim SAR dan BNPB akan lebih ringan karena cuacanya dimodifikasi agar tidak terlalu banyak hujan di daerah terdampak bencana,” jelasnya.

Selain dukungan OMC, BMKG terus memberikan data atmosfer strategis kepada pemerintah dalam rangka mitigasi bencana hidrometeorologi jangka menengah dan panjang. BMKG sebelumnya telah menerbitkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem periode 11–20 November 2025 yang menempatkan Cilacap sebagai salah satu wilayah berpotensi terdampak cuaca ekstrem. Prakiraan menunjukkan hujan sedang hingga lebat masih dapat terjadi pada 19–22 November 2025.

Oleh karena itu, OMC dijalankan sebagai langkah preventif untuk menurunkan intensitas hujan sebelum awan memasuki kawasan rawan, sehingga risiko longsor berulang dapat ditekan. BMKG juga terus menyediakan data cuaca harian serta analisis jangka menengah sebagai dasar pengambilan keputusan bagi operasi SAR lintas instansi.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan darurat, termasuk dukungan dari BMKG. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan rapat nasional bersama BMKG, wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Bagian Selatan, seluruh Jawa, Bali, NTB, NTT hingga Papua Selatan, diprediksi mengalami curah hujan tinggi hingga Februari 2026. 

“Memang kita tahu bahwa akhir-akhir ini hujan cukup tinggi. Jadi, BMKG kemarin sudah rapat secara nasional; di wilayah Sumatera Selatan, seluruh Jawa, Bali, NTB, NTT, hingga Papua Selatan sampai Februari 2026 curah hujannya tinggi,” ujar Tito.

Tito menekankan bahwa kepadatan penduduk dan kondisi topografi di Jawa menjadikan wilayah seperti Cilacap dan Banjarnegara sangat rentan terhadap bencana tanah longsor.

“Jawa menjadi perhatian khusus karena kepadatan penduduknya yang tinggi. Wilayah seperti Cilacap dan Banjarnegara memiliki topografi pegunungan dengan struktur tanah yang rentan, sehingga risiko longsor meningkat saat curah hujan tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kepala daerah menggunakan data inventarisasi wilayah rawan banjir dan longsor yang disusun BMKG sebagai dasar mitigasi, termasuk mempertimbangkan relokasi warga dari titik-titik paling berisiko. Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan logistik, apel siaga, dan percepatan respons daerah untuk meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerusakan.

Tito juga menyebut bahwa Jawa bagian selatan, Sumatera bagian selatan, dan di wilayah Jawa yang paling rawan karena penduduknya banyak dan kepadatannya tinggi. 

“Jadi kalau terjadi banjir atau longsor, akan terdampak kepada manusia,” jelas Tito.

Sejalan dengan arahan tersebut, pemerintah pusat mendorong setiap daerah melakukan inventarisasi titik rawan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem. Mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga juga terus dilakukan. Operasi kemanusiaan ini mendapat dukungan dari BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, TNI–Polri, serta pemerintah daerah setempat untuk memastikan keselamatan warga dan percepatan pemulihan pascabencana.