BMKG Dukung Kesiapsiagaan Daerah dengan Informasi Cuaca Real-Time

Jakarta, 18 November 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah melalui dukungan informasi cuaca dan iklim yang diperbarui secara real-time. Data ini menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menetapkan langkah mitigasi dan respons cepat di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Penataan Ruang dan Wilayah di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/11). Dalam paparannya, ia menekankan bahwa update cuaca real-time merupakan fondasi penting untuk penguatan kesiapsiagaan, terutama karena potensi bencana mulai memasuki puncaknya.

“Update perkembangan cuaca dan iklim untuk mendukung penataan ruang, namun khususnya akan saya bahas terlebih dahulu tentang potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia yang memasuki puncaknya mulai November ini,” ungkap Faisal.

Faisal menjelaskan bahwa dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi fenomena La Niña lemah, Suhu Muka Laut hangat, Indian Ocean Dipole, Monsoon Asia, angin baratan, gelombang ekuator, seruakan dingin dari Asia, hingga siklon tropis. Kombinasi faktor tersebut memicu peningkatan curah hujan di berbagai wilayah.

BMKG, tambahnya, memprediksi wilayah Indonesia bagian selatan, mulai dari Jawa bagian selatan, NTB, NTT, sebagian Sulawesi Selatan, hingga Papua Selatan, akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi pada November 2025 hingga Januari 2026. 

“Dibandingkan rata-rata 30 tahun terakhir, curah hujan bulan November ini tergolong di atas normal,” jelas Faisal.

Memasuki Februari–Maret 2026, intensitas hujan di Jawa dan Nusa Tenggara diperkirakan mulai menurun. Sebaliknya, wilayah Sumatera bagian utara dan timur diminta mewaspadai potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) karena memasuki periode lebih kering.

Secara jangka pendek, BMKG juga mencermati Bibit Siklon Tropis 97S di Laut Timor serta sirkulasi siklonik di Samudra Hindia dan Laut Natuna Utara yang berpotensi memicu hujan deras, angin kencang, serta gelombang tinggi 2,5–4 meter di perairan selatan Indonesia. Jawa Tengah berada pada level waspada (oranye) pada 18–20 November. 

Sebagai dukungan operasional, BMKG bersama BNPB terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi risiko banjir dan longsor. 

“Kami telah melaksanakan OMC lebih dari 340 hari operasi sepanjang tahun ini. Saat ini, pesawat kami beroperasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah terdampak bencana,” urai Faisal.

Lebih lanjut, Faisal menambahkan bahwa pemerintah daerah dapat mengakses dukungan OMC dengan menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan resmi. Ia menegaskan bahwa BMKG memiliki kapasitas layanan teknis yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. 

“Kami memiliki 6.000 personel di 191 UPT di seluruh Indonesia. Setiap stasiun memiliki ahli yang bisa dimanfaatkan oleh Pemda untuk konsultasi data spesifik lokal,” jelasnya.

Selain kebencanaan, BMKG turut mendukung sektor pertanian dan tata ruang melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk rekomendasi waktu tanam presisi, mendukung program cetak sawah, dan perlindungan Lahan Baku Sawah (LBS).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi paparan dan kesiapan infrastruktur BMKG tersebut. Ia secara khusus meminta agar data cuaca terus diperbarui dan dipublikasikan secara luas agar Pemerintah Daerah dapat memantau perkembangan situasi setiap saat. 

“Saya menyarankan agar data ini terus di-update dan dipublikasikan supaya rekan-rekan daerah bisa memantau terus,” tegas Tito. 

Tito menjelaskan bahwa wilayah selatan Indonesia menjadi fokus kewaspadaan, terutama Jawa dan Bali yang berpenduduk padat. Risiko longsor di kawasan permukiman harus menjadi perhatian khusus. Ia menekankan tiga langkah mitigasi utama bagi seluruh kepala daerah:

• Menginventarisasi titik rawan longsor dan banjir,
• Melakukan perbaikan dan penguatan struktur yang rentan,
• Melakukan relokasi sementara jika perbaikan tidak memungkinkan.

Rangkaian penyampaian informasi dan mitigasi ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi Penataan Ruang dan Wilayah di Kemendagri, yang juga membahas dukungan data BMKG terhadap perencanaan tata ruang jangka panjang serta upaya menjaga ketahanan pangan.

Rakor ini turut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muhammad Arief Syafi’i, Deputi Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto, perwakilan BNPB, serta jajaran Dirjen Kemendagri.