BMKG dan Pemerintah Daerah Wujudkan Kulon Progo Berketahanan Iklim dan Bencana

Kulon Progo, 10 Oktober 2025 – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, bersama Kepala UPT BMKG Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan audiensi dengan Bupati Kulonprogo, R. Agung Setyawan, beserta jajaran perangkat daerah. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antara BMKG dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk menghadapi tantangan perubahan iklim serta memperkuat sistem peringatan dini multi bahaya geohidrometeorologi di wilayah selatan Yogyakarta.

Pertemuan tersebut juga melibatkan sinergi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai mitra akademik dalam penguatan riset dan implementasi adaptasi perubahan iklim berbasis ilmu pengetahuan. Melalui kolaborasi tiga pihak ini, diharapkan lahir kebijakan pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Kepala BMKG mengungkapkan bahwa perubahan iklim telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga infrastruktur dan tata ruang wilayah. Oleh karena itu, BMKG mendorong integrasi data cuaca, iklim, gempabumi, dan tsunami ke dalam perencanaan pembangunan daerah agar kebijakan yang diambil lebih presisi, antisipatif, dan berorientasi pada mitigasi risiko.

“Upaya ini bukan hanya untuk keselamatan masyarakat, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan melalui sistem adaptasi yang terintegrasi dan berbasis data,” ujar Dwikorita.

Sinergi ini difokuskan pada tiga pilar utama:

1. Edukasi, Literasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Bencana, melalui pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), dan Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG).
2. Penguatan Sistem Informasi dan Peringatan Dini Multi Bahaya Geohidrometeorologi, dengan pemanfaatan aplikasi SIPORA (Sistem Informasi Potensi Longsor berbasis Radar Cuaca) sebagai inovasi deteksi dini potensi longsor secara real-time.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peringatan Dini, termasuk penentuan lokasi strategis untuk sirene dan tempat evakuasi tsunami, guna memastikan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana di kawasan pesisir.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kulonprogo R. Agung Setyawan menyampaikan apresiasi atas dukungan BMKG yang selama ini telah aktif mendampingi Pemda dan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas adaptasi iklim serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen untuk mengintegrasikan hasil kajian dan dukungan teknologi dari BMKG ke dalam program pembangunan daerah, terutama pada sektor pertanian, kelautan, dan kebencanaan.

Kolaborasi ini juga mendukung target Kabupaten Kulonprogo untuk memperluas pengakuan internasional Tsunami Ready Community (TRC) oleh UNESCO. Setelah sebelumnya Kalurahan Glagah memperoleh pengakuan pada tahun 2022, pemerintah daerah menargetkan sepuluh kalurahan pesisir lainnya—seperti Jangkaran, Sindutan, Bugel, dan Karangsewu—akan meraih pengakuan TRC pada periode 2025–2027.

Sinergi antara BMKG, Pemda Kulonprogo, dan UGM menjadi wujud nyata penerapan ilmu pengetahuan dalam kebijakan publik untuk membangun masyarakat yang lebih siap, tangguh, dan adaptif terhadap risiko bencana serta perubahan iklim. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Kulonprogo Berketahanan Iklim dan Bencana — demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kulonprogo kini dan di masa depan.