Sinergi untuk Laut Indonesia, BMKG Pimpin FGD Penguatan Koordinasi Observasi Kelautan Nasional

Semarang, 9 Oktober 2025 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi riset dan observasi kelautan nasional di tengah momentum kolaborasi internasional kawasan ASEAN. Melalui kehadiran Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama pun sebagai chair data buoy cooperation panel (DBCP) WMO (IOC) UNESCO serta ketua bidang kemitraan profesional ISOI, beliau hadir dalam dua agenda besar — The 13th International Fisheries Symposium (IFS) 2025 pada 8 Oktober, dan Focus Group Discussion (FGD) “Penguatan Koordinasi Observasi Laut di Indonesia” pada 9 Oktober — BMKG menunjukkan peran strategisnya dalam menjembatani dunia akademik, riset, dan kebijakan nasional menuju integrasi data kelautan yang kuat dan berkelanjutan.

Pada 8 Oktober 2025, Deputi Bidang Geofisika BMKG menghadiri The 13th International Fisheries Symposium (IFS) di Muladi Dome, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang. Forum internasional yang diikuti delegasi dari 13 negara ini menjadi ajang strategis bagi akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan dalam membahas tema “ASEAN Fisheries and Marine Resources for Global Sustainability.”

Dalam forum tersebut, BMKG menekankan pentingnya pemanfaatan data oseanografi dan meteorologi kelautan sebagai scientific backbone dalam pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., BMKG menegaskan bahwa blue economy dan tata kelola perikanan ASEAN harus berlandaskan sains dan kolaborasi data lintas negara.

Partisipasi BMKG di forum ilmiah internasional ini memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim regional yang aktif memajukan marine science diplomacy—menghubungkan riset kelautan dengan kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana laut di kawasan Indo-Pasifik.

Melanjutkan rangkaian agenda di Semarang, BMKG bersama Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) menyelenggarakan FGD bertajuk “Penguatan Koordinasi Observasi Laut di Indonesia” pada Kamis, 9 Oktober 2025, di Padma Hotel Semarang.

FGD yang menjadi bagian dari Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ISOI ke-21 ini menghadirkan para akademisi, peneliti, perwakilan kementerian/lembaga (BMKG, BRIN, BIG, KKP, TNI AL/Pushidrosal), serta akademisi  dan industri kelautan.

Dalam Keynote Speech pembuka,  Nelly  menegaskan bahwa di tengah tuntutan global Ocean Decade 2030 dan kebutuhan sistem Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS), Indonesia perlu segera memperkuat integrasi sistem observasi laut nasional.

“Kita memiliki banyak data dan instrumen observasi — dari tide gauge, radar HF, hingga tsunami gate. Tantangan besarnya bukan pada teknologinya, tapi pada koordinasi dan interoperabilitas data. Sinergi adalah kunci menghadapi ancaman cuaca ekstrem, iklim ekstrem, dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Nelly.

Nelly pun menempatkan FGD ini sebagai langkah praktis untuk menyambung kembali cita-cita integrasi data yang pernah dideklarasikan melalui INAGOOS. “Di tengah tuntutan UN Ocean Decade 2030 dan kebutuhan Multi-Hazard Early Warning System, Indonesia tidak cukup hanya punya alat dan data; yang dibutuhkan adalah orkestrasi: siapa memasang apa, di mana, dengan standar apa, dan bagaimana data itu mengalir ke layanan publik serta riset.”tutupnya saat keynote speech

Dalam sesi paparan teknis FGD “Penguatan Koordinasi Observasi Laut di Indonesia”, Eko Prasetyo, Direktur Meteorologi Maritim BMKG, menyoroti pentingnya keterpaduan sistem observasi laut nasional yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mengubahnya menjadi informasi yang dapat langsung digunakan untuk keputusan publik dan keselamatan maritim. Menurutnya, Indonesia saat ini telah memiliki infrastruktur yang kuat—lebih dari seratus Marine Automatic Weather Station (MAWS), puluhan vessel AWS, Argo float, High Frequency Radar, wave glider, dan rencana pengembangan coastal buoy di perairan Banda dan Bawean. Namun, kekayaan teknologi ini belum sepenuhnya maksimal tanpa konektivitas data yang utuh dan kebijakan berbagi informasi yang terbuka lintas lembaga.

Selain itu, narasumber dari BMKG, Direktur Meteorologi Maritim BRIN  Dr. Eko Prasetyo, M.T., BIG, dan Pushidrosal turut memaparkan peran dan teknologi terbaru: mulai dari smart cables dan cable-based tsunami sensor milik BRIN, hingga tide gauge untuk sistem peringatan dini tsunami dari BIG. Sementara Pushidrosal menekankan pentingnya data batimetri bagi keselamatan navigasi dan pertahanan negara

Melalui dialog intensif yang dipimpin langsung oleh BMKG, forum ini menghasilkan tiga rekomendasi strategis nasional:

1. Integrasi dan Standardisasi Data Nasional antar lembaga kelautan.
2. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Operasi Observasi lintas sektor.
3. Pengembangan Sistem Observasi Multi-Hazard dan Teknologi Inovatif.

Rekomendasi ini menjadi roadmap observasi laut Indonesia menuju sistem yang terintegrasi, adaptif, dan resilien, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi dan bencana laut.

Keberhasilan FGD yang difasilitasi oleh BMKG ini menandai babak baru dalam komitmen nasional untuk menguatkan infrastruktur data kelautan. BMKG berharap, rekomendasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan sehingga Indonesia memiliki sistem observasi laut yang adaptif, resilien, dan terintegrasi untuk mendukung keselamatan dan pembangunan berkelanjutan bangsa.