BMKG Uji Coba EEWS, Perkuat Sistem Peringatan Dini Gempa Nasional

Denpasar, 14 Agustus 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mensosialisasikan uji coba sistem peringatan dini gempa bumi atau Earthquake Early Warning System (EEWS) di Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar, Bali. Uji coba ini akan berfokus pada empat provinsi yaitu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung.

Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu, Setyoajie Prayoedhie, menjelaskan bahwa sistem ini dikembangkan untuk memberikan peringatan dini mengenai potensi guncangan gempa. Di mana, BMKG mengintegrasikan sebanyak 222 sensor di dalam prototype dengan harapan sistem ini mampu memberikan respon yang cukup baik.

“Kami berharap sistem ini dapat memberikan respon yang baik dan peringatan dini yang akurat mengenai tingkat guncangan yang mungkin dirasakan di lokasi terdampak,” kata Setyoajie di Denpasar, Bali, Kamis (14/8).

Dalam pengembangan EEWS, BMKG menekankan tiga aspek utama yaitu distribusi sensor, kualitas data, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Berbagai pelatihan teknis telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai BMKG dalam menganalisis data dan memelihara peralatan yang digunakan dalam sistem EEWS.

BMKG mengajak masyarakat, terutama yang berada di empat provinsi tersebut, untuk berpartisipasi aktif dalam evaluasi sistem ini. Partisipasi publik diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga untuk penyempurnaan sistem EEWS di masa depan.

Jadi kami sudah melakukan beberapa perbaikan teknis di peralatan yang harapannya bisa meningkatkan kualitas data sensor yang kita gunakan di dalam sistem peringatan dini gempabumi.

Di sisi lain turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Fungsional dan Jabatan BMKG, Aris Erwanto, yang sekaligus menggelar sosialisasi terkait struktur jabatan fungsional MKG terbaru di lingkungan BMKG. Menurutnya, pemahaman terhadap jabatan fungsional yang baru sangat penting agar pegawai dapat menyesuaikan diri dengan sistem pengembangan karier berbasis kompetensi dan kinerja yang kini diterapkan.

Aris menjelaskan bahwa jabatan fungsional bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mendorong profesionalisme dan spesialisasi teknis di lingkungan BMKG.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap pegawai memahami hak dan kewajibannya dalam jabatan fungsional ini, sehingga dapat berkembang secara profesional dan berkontribusi optimal bagi institusi. Oleh karenanya, kami juga memerlukan masukan dalam penyusunan Juklak dan Juknis JF bidang MKG,” jelasnya.

Kegiatan ini merupakan sinergi antara BMKG Pusat dengan BMKG di daerah untuk menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga mutu layanan informasi kebencanaan. Diharapkan EEWS menjadi salah satu inovasi yang bisa mengurangi risiko dari dampak bencana terhadap masyarakat Indonesia. (DH/TR)