A Public Discussion on the U.S.-Indonesia Development Partnership: Advancing Indonesia on its Journey to Self-Reliance

Jakarta – Selasa (26/2), Deputi Bidang Meteorologi BMKG, R. Mulyono R. Prabowo didampingi Peneliti Utama BMKG, Yunus S. Swarinoto ikut serta dalam Diskusi Publik Pendekatan  Kemandirian dalam Kerjasama Pembangunan Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan United States Agency International Development (USAID) di Hotel Borobudur Jakarta, dengan menghadirkan dua narasumber dari USAID.

Dalam diskusi yang dibuka oleh Deputi  Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Kennedy Simanjuntak, mengharapkan Indonesia dapat bergerak sendiri, utamanya tanpa bergantung pada pinjaman luar negeri. Mandiri untuk perkembangan Indonesia kedepannya.

Untuk menempuh nilai Indonesia mandiri tersebut yang ditargetkan pada tahun 2025, Bappenas melakukan kerjasama dengan USAID karena kemandirian USAID yang sesuai dengan rencana dan kemajuan pembangunan Indonesia.

‌Mission M&E USAID, Ms. Amita Kulkarni dalam paparannya yang berjudul Journey to Self Reliance/J2SR Methodology : Concept and Parameter menjelaskan bahwa self reliance adalah dimana sebuah negara mampu untuk menyelesaikan tantangan pembangunan mereka sendiri. Dengan melakukan pendekatan pembangunan yang stabil, tangguh, makmur, inklusif, dan mandiri. USAID menggunakan alat analisis utama yang disebut Country Roadmap untuk menilai kemandirian di suatu negara. Alat tersebut menggunakan 17 metrik pihak ketiga untuk memeriksa bidang-bidang seperti pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, pembangunan inklusif, kebijakan ekonomi, dan kapasitas relatif pemerintah, masyarakat sipil, warga negara, dan ekonomi yang merupakan elemen kunci kemandirian.

Sementara itu, Senior Strategic Advisor USAID, Mr. Jon Limborg dalam paparannya yang berjudul Financing Self Relience : Domestic Resoures Mobilization (DRM) and Private Setor Engagement menyampaikan bahwa DRM merupakan proses dimana negara mengumpulkan dan membelanjakan dana mereka sendiri untuk disediakan kepada rakyat dalam kurun waktu jangka panjang menuju pembiayaan pembangunan berkelanjutan. DRM tidak hanya memberi pemerintah dana yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan layanan publik, tetapi juga merupakan langkah kritis untuk keluar dari ketergantungan bantuan.