Jakarta, 12 Februari 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Komisi V DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025. Rapat Dengar Pendapat ini di gelar di Gedung DPR Komisi V, Senayan pada Rabu (12/02).

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, memastikan bahwa layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami tetap berjalan maksimal selama 24 jam untuk menjangkau seluruh masyarakat.

Meskipun anggaran BMKG mengalami efisiensi, BMKG berkomitmen untuk terus memberikan layanan publik 24/7 tanpa henti. Informasi ini dapat diakses di seluruh portal layanan informasi BMKG dan media sosial resmi BMKG.

Dalam rapat tersebut, Dwikorita memaparkan rincian penggunaan anggaran untuk operasional layanan publik. Dana tersebut terbagi ke dalam 14 kegiatan utama, termasuk pengelolaan database BMKG, pengelolaan jaringan komunikasi, serta pendanaan operasional BMKG yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.

Selain itu, program dukungan manajemen juga tetap dialokasikan untuk gaji pegawai serta pengelolaan perkantoran guna menjamin keberlanjutan operasional, termasuk pemeliharaan jaringan listrik dan perangkat penunjang lainnya.

Dwikorita menegaskan bahwa keberlanjutan layanan informasi cuaca, gempa bumi, dan tsunami tetap menjadi prioritas utama.

Dalam RDP ini, Dwikorita juga menekankan bahwa beberapa kegiatan strategis seperti pengelolaan gempa bumi dan tsunami serta layanan informasi iklim terapan tetap dipertahankan. “Program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Gempa Bumi, dan Sekolah Lapang Iklim tetap kami pertahankan,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pentingnya menjaga perawatan sistem peringatan dini (early warning system) dan layanan publik BMKG. “BMKG jadi hal-hal yang prinsip, terkait dengan perawatan early warning system misalnya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, pelayanan publik, informasi cuaca, kemudian peringatan dini dan seterusnya, memang itu tidak boleh disentuh. Kita berharap pemerintah memperhatikan itu secara serius ya, sehingga BMKG ini tetap dapat memberikan informasi-informasi penting dalam rangka keselamatan kita semua manakala terjadi bencana dan seterusnya, peringatan cuaca dan seterusnya,” ungkapnya.

Dengan adanya efisiensi ini, BMKG tetap dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan layanan informasi cuaca dan kebencanaan secara optimal kepada masyarakat.