Jakarta, 7 September 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa September 2026 masih menjadi fase kritis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Kondisi cuaca kering yang masih dominan, pengaruh El Niño, serta tingginya jumlah titik panas (hotspot) menjadi faktor yang perlu terus diwaspadai oleh seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut menjadi bagian dari analisis dan pemantauan BMKG dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah dan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Graha Marinir Panti Perwira, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, tersebut turut dihadiri Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, bersama para menteri dan pimpinan lembaga, gubernur, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pemantauan BMKG, terdapat tiga faktor utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni kondisi kering yang masih dominan, tingginya potensi karhutla terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta mulai terdeteksinya sebaran asap di sejumlah wilayah.
“Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama,” ujar Faisal.
Selain itu, BMKG memprediksi El Niño masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Dampaknya terlihat dari semakin panjangnya hari tanpa hujan di berbagai daerah. Hingga awal September, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada musim kemarau, sementara hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal dan belum mampu memperbaiki kondisi kekeringan secara merata.
Berdasarkan analisis BMKG, lanjut Faisal, potensi pertumbuhan awan hujan pada periode 6–13 September masih relatif rendah di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, serta sebagian Sulawesi dan Papua Selatan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan peluang hujan alami untuk membantu pemadaman karhutla masih terbatas.
Lebih lanjut, Faisal menerangkan bahwa wilayah yang masih perlu mendapat perhatian utama meliputi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Menurutnya, selain peningkatan hotspot, BMKG juga mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan yang berpotensi memengaruhi kualitas udara. Ia menjelaskan pemantauan konsentrasi partikulat halus (PM2.5) menunjukkan peningkatan pada beberapa lokasi yang terdampak aktivitas karhutla. Selain itu, satelit Sentinel-5P juga mendeteksi peningkatan emisi karbon monoksida di Sumatera dan Kalimantan, bahkan terpantau hingga wilayah Sarawak, Malaysia.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian sumber kebakaran harus dilakukan sedini mungkin,” tegasnya.
Adapun salah satu upaya yang dilakukan BMKG untuk mendukung penanganan karhutla melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai pihak terkait lainnya.
“OMC tidak hanya digunakan untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Operasi dilaksanakan secara adaptif berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah,” jelas Faisal.
BMKG akan terus memperkuat layanan informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan peringatan dini sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya pencegahan serta penanganan karhutla.
“BMKG siap terus memberikan dukungan informasi, peringatan dini, dan layanan OMC berbasis kondisi atmosfer terkini. Kami berharap informasi ini dapat memperkuat koordinasi dan langkah mitigasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak.
“Upaya pencegahan dan penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga tanggung jawab moral, profesi, dan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi dampak El Niño yang berpotensi memperpanjang kondisi kering di sejumlah wilayah, sehingga seluruh langkah mitigasi perlu dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan informasi dan analisis BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan.
Adapun Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengatakan pemantauan hotspot yang dilakukan pemerintah setiap hari mengacu pada data satelit yang disediakan BMKG dan Kementerian Kehutanan. Menurut Suharyanto, data tersebut terus diperbarui setiap hari sebagai dasar penanganan karhutla di wilayah prioritas. Ia menegaskan bahwa meskipun suatu titik api berhasil dipadamkan, potensi munculnya titik api baru maupun kebakaran yang kembali aktif akibat pengaruh angin tetap perlu diantisipasi.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan data dan analisis BMKG menjadi salah satu rujukan dalam mengantisipasi dampak El Niño tahun 2026. “Kita harus bekerja lebih baik dibandingkan tahun 2015 agar luas kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan semaksimal mungkin,” katanya.
Raja Juli menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta dukungan informasi dan peringatan dini dari BMKG menjadi faktor penting dalam upaya pengendalian karhutla sepanjang musim kemarau tahun ini.
Melalui penguatan sistem peringatan dini, pemantauan atmosfer secara berkelanjutan, serta dukungan Operasi Modifikasi Cuaca yang adaptif, BMKG berkomitmen mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla guna melindungi masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, dan memperkuat ketahanan nasional menghadapi musim kemarau 2026.
