Jakarta, 20 Agustus 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Kamis (20/8). Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, serta Kepala Basarnas.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam paparannya menyampaikan bahwa penyampaian laporan keuangan ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan APBN. Ia menegaskan bahwa kinerja keuangan BMKG Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang optimal, dengan realisasi anggaran mencapai Rp2,39 triliun atau 99,05 persen dari pagu Rp2,42 triliun, serta realisasi fisik yang mencapai 100 persen.
“Penyampaian ini merupakan bagian dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban BMKG atas pengelolaan APBN. Dari pagu Rp2,42 triliun, realisasi keuangan mencapai 99,05 persen, sementara realisasi fisik mencapai 100 persen,” ujar Kepala BMKG dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Faisal juga menyampaikan bahwa laporan keuangan BMKG kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2015. Capaian ini mencerminkan komitmen BMKG dalam menjaga transparansi dan tata kelola keuangan negara yang baik.
“Opini WTP ini merupakan hasil dari komitmen kami dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi, serta tidak terlepas dari dukungan dan pengawasan Komisi V DPR RI,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, BMKG juga menyampaikan perkembangan terkini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan analisis titik panas (hotspot) per 19 Agustus 2026, terdapat empat provinsi prioritas dengan jumlah hotspot signifikan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur. Kondisi atmosfer yang cenderung kering serta minimnya potensi pertumbuhan awan dalam 10 hari ke depan turut meningkatkan risiko karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Faisal juga menegaskan bahwa titik merah pada peta hotspot menunjukkan adanya indikasi kebakaran dengan tingkat kepercayaan tinggi. “Itu hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, artinya ada api di sana,” jelasnya saat menjawab pertanyaan pimpinan rapat.
BMKG juga melaporkan upaya mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilaksanakan di sejumlah wilayah, seperti Pekanbaru, Palangkaraya, dan Pontianak, meskipun pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan potensi awan. BMKG memproyeksikan musim hujan baru akan mulai pada pertengahan Oktober, sehingga upaya pencegahan karhutla perlu terus diperkuat.
Menutup rapat, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian opini WTP seluruh mitra kerja, termasuk BMKG, serta mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK RI. Komisi V juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kualitas pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta komitmen integritas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR.
