BMKG Paparkan Evaluasi Pelaksanaan APBN 2026 dan Penguatan Layanan Publik dalam RDP Bersama Komisi V DPR RI

Jakarta, 19 Mei 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 hingga Mei 2026 serta perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI.

Dalam paparannya, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran BMKG tahun 2026 tetap berjalan sesuai target meskipun terdapat penyesuaian dan efisiensi anggaran pemerintah. Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi keuangan dan fisik BMKG tercatat melampaui target yang telah ditetapkan.

“BMKG berkomitmen memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada kualitas layanan utama kepada masyarakat. Layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta sistem peringatan dini bencana tetap beroperasi 24 jam tanpa penurunan standar,” ujarnya.

Menurut Faisal, alokasi anggaran BMKG tetap difokuskan pada penguatan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pembangunan infrastruktur observasi nasional, pemeliharaan alat operasional utama, serta dukungan manajemen organisasi.

Pada aspek kinerja, BMKG juga melaporkan sejumlah indikator utama menunjukkan capaian positif. Tingkat akurasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika berhasil melampaui target, disertai peningkatan indeks kepuasan masyarakat dan penguatan literasi kebencanaan melalui program Sekolah Lapang Cuaca dan Sekolah Lapang Gempabumi di berbagai wilayah Indonesia.

“Capaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa penguatan layanan publik tetap menjadi prioritas utama BMKG, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana hidrometeorologi dan geofisika,” jelasnya.

Selain evaluasi pelaksanaan anggaran, BMKG juga melaporkan perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari jasa meteorologi penerbangan, jasa maritim, dan operasi modifikasi cuaca. BMKG menegaskan bahwa layanan informasi publik, seperti peringatan dini cuaca ekstrem, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan tetap diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Dalam bidang penguatan infrastruktur, BMKG terus melaksanakan pembangunan sistem observasi nasional melalui pengadaan radar cuaca, penguatan sistem monitoring meteorologi, pembangunan infrastruktur pemantauan gas rumah kaca, serta pengembangan alat operasional pendukung lainnya.

BMKG juga melaporkan sejumlah program strategis yang tengah berjalan, di antaranya pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di beberapa wilayah prioritas, penguatan kerja sama data meteorologi dan oseanografi, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi potensi El Niño pada semester II tahun 2026.

“Antisipasi dini terhadap El Niño terus kami lakukan melalui koordinasi lintas sektor untuk meminimalkan dampak terhadap sumber daya air, ketahanan pangan, dan peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan,” tambah Faisal.

Lebih lanjut, Faisal juga menyampaikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Tahun 2025. Saat ini, sebagian besar rekomendasi telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa secara kumulatif, progres tindak lanjut tersebut menunjukkan komitmen BMKG dalam memperkuat tata kelola keuangan, administrasi, dan pengelolaan aset negara.

“Kami terus mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK melalui penguatan pengawasan internal, penyusunan rencana aksi yang terukur, serta evaluasi menyeluruh agar temuan serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.

BMKG juga menyampaikan keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut sebagai bentuk konsistensi penguatan tata kelola organisasi.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika guna mendukung keselamatan masyarakat serta pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.