BMKG dan Bappenas Bahas Kesiapsiagaan Hadapi Musim Kemarau 2026

Jakarta, 18 Mei 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau 2026 dan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan akurasi prediksi cuaca dan iklim, penguatan diseminasi informasi, serta optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pembahasan Perkembangan Kondisi Iklim Indonesia Tahun 2026 bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang digelar di Gedung Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) BMKG, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Utama BMKG Guswanto, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto, Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Michael Andreas Purwoadi. Dari pihak Kementerian PPN/Bappenas hadir Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Putut Hari Satyaka, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Medrilzam, serta Deputi Bidang Infrastruktur Abdul Malik Sadat Idris.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan bahwa dinamika iklim global, termasuk peluang berkembangnya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) menuju fase positif, berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut diperkirakan dapat meningkatkan risiko kekeringan meteorologis, karhutla, hingga gangguan pada sektor pangan dan sumber daya air.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau harus dilakukan lebih dini dan berbasis data serta prediksi iklim yang akurat.

“Dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, upaya antisipasi harus dilakukan sejak awal, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan informasi peringatan dini tersampaikan hingga tingkat daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa BMKG terus mengembangkan layanan prediksi cuaca dan iklim untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah maupun sektor teknis. Saat ini, layanan prediksi BMKG telah mampu memberikan informasi hingga tingkat desa dan kelurahan.

Lebih lanjut, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menyampaikan bahwa BMKG juga memperkuat kemampuan pemantauan cuaca melalui radar cuaca dan sistem prakiraan berbasis nowcasting guna meningkatkan akurasi informasi cuaca ekstrem dan potensi hujan.

“Informasi mengenai prediksi, sekarang ini sudah sampai level desa. Jadi kalau lihat di aplikasi itu kan sudah bisa per kelurahan atau per desa, kita berusaha agar forecasting itu akurat,” jelas Andri.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan layanan informasi harus berorientasi pada kemudahan akses dan pemahaman masyarakat agar manfaat informasi cuaca dan iklim semakin luas dirasakan.

“Informasi kepada masyarakat harus terus tersampaikan agar upaya mitigasi dapat dilakukan lebih dini dan efektif,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan memaparkan bahwa pada periode 18–24 Mei 2026 sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang. Namun, beberapa wilayah seperti Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan perlu mewaspadai potensi hujan lebat.

Ardhasena juga menyampaikan bahwa hasil pemantauan titik panas (hotspot) periode 11–17 Mei 2026 masih relatif rendah dan terkendali. Meski demikian, sejumlah wilayah di Sumatera, Jawa, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua mulai memasuki kondisi yang lebih mudah terbakar sehingga kewaspadaan terhadap potensi karhutla tetap perlu ditingkatkan.

Adapun Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menekankan pentingnya pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang terkoordinasi dan didukung informasi prakiraan cuaca yang akurat agar pelaksanaannya lebih efektif.

Menurutnya, setiap pelaksanaan OMC perlu direncanakan berdasarkan kondisi cuaca dan potensi pertumbuhan awan beberapa hari sebelumnya, serta dilakukan melalui koordinasi intensif dengan bidang meteorologi dan instansi terkait.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan OMC dilakukan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca di wilayah sasaran.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan kesiapan sistem mitigasi kebencanaan yang terintegrasi, termasuk dalam mendukung langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan dan bencana hidrometeorologi.

Menurutnya, penguatan sistem prediksi dan layanan informasi harus diimbangi dengan kesiapan implementasi di lapangan agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum bencana terjadi.

Selain aspek prediksi dan mitigasi, BMKG juga terus memperkuat sistem diseminasi informasi cuaca dan iklim kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan sektor terdampak seperti pertanian, transportasi, serta pengelolaan sumber daya air. Informasi peringatan dini diharapkan tidak berhenti pada level institusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah antisipatif di lapangan.

Dalam rapat disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di daerah telah aktif mendukung pemerintah daerah dan BPBD dalam penyampaian informasi serta operasi penanganan bencana di lapangan.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan resolusi prediksi cuaca, serta optimalisasi mitigasi berbasis data, BMKG berharap kesiapsiagaan nasional menghadapi musim kemarau dan potensi karhutla tahun 2026 dapat semakin ditingkatkan.