Jakarta, 2 Juli 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa informasi cuaca dan iklim merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Tahun Anggaran 2026 Lemhannas RI bertema “Membangun Kedaulatan Pangan Nasional Melalui Tata Kelola, Inovasi Teknologi Pertanian dan Human Capital dalam Rangka Menghadapi Dinamika Geopolitik Global” di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Dalam paparannya yang berjudul “Antisipasi Cuaca Ekstrem dalam Rangka Mendukung Kebijakan Kemandirian Pangan Berkelanjutan”, Faisal menekankan bahwa pemanfaatan informasi iklim dalam pembangunan sektor pangan bukanlah konsep baru. Menurutnya, sejak tahun 1800-an kajian klimatologi telah digunakan untuk menentukan komoditas yang paling sesuai dengan karakteristik suatu wilayah.
Ia menjelaskan bahwa pada masa kolonial Belanda, pakar klimatologi didatangkan ke Indonesia untuk melakukan pengamatan dan kajian cuaca serta iklim secara sistematis. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penentuan berbagai komoditas unggulan, seperti kopi di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, teh di Jawa Barat, serta tebu dan jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Sebenarnya di BMKG telah banyak kajian, dan kita sudah menentukan daerah-daerah mana yang cocok untuk tanaman apa saja. Misalnya untuk padi atau untuk kedelai, itu sebaiknya ditanam di daerah mana. Jadi kalau pada tahun 1800-an saja peneliti klimatologi dari Belanda sudah bisa melakukan itu, sekarang dengan segenap modalitas di BMKG, kita punya 191 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia dan 10.000 lebih alat pengamatan MKG, kita tentu dapat memberikan pemantauan cuaca dan iklim dengan jauh lebih baik,” ujar Faisal.
Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki kapasitas yang jauh lebih baik dalam memanfaatkan informasi iklim dibandingkan masa lalu. Melalui berbagai kajian yang dilakukan BMKG, informasi iklim dapat dimanfaatkan untuk menentukan kesesuaian lahan, memilih komoditas yang tepat, menyusun kalender tanam, hingga mengantisipasi risiko gagal panen akibat kondisi cuaca ekstrem.
Faisal menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi melalui penguatan sistem adaptasi dan mitigasi berbasis sains. Dalam konteks tersebut, BMKG berperan mendukung seluruh sektor pembangunan, termasuk pertanian, perkebunan, kelautan, dan ekonomi, melalui penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang akurat dan dapat ditindaklanjuti.
“Perubahan iklim itu adalah nyata dan kemudian perlu juga adaptasi mitigasi dari manusianya untuk dapat terus melanjutkan pembangunan. Tugas BMKG adalah untuk mendukung semua sektor pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, hingga kelautan. Dan ini mestinya kita harus membuat sistem yang lebih siap dengan kondisi itu,” katanya.
Salah satu bentuk adaptasi yang terus diperkuat BMKG adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Menurut Faisal, OMC menjadi instrumen penting untuk menjaga ketersediaan sumber daya air, khususnya menjelang puncak musim kemarau.
Melalui operasi tersebut, BMKG mendukung pengelolaan sumber daya air dengan membantu pengisian waduk, bendungan, dan embung sebagai cadangan air untuk kebutuhan irigasi pertanian, air baku, maupun energi ketika memasuki puncak musim kemarau.
Pada kesempatan tersebut, Faisal juga mengingatkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi musim kemarau yang lebih kering pada tahun 2026 akibat pengaruh fenomena El Niño. Fenomena tersebut berpotensi menurunkan curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan atau di bawah garis khatulistiwa, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Jawa terutama wilayah pesisir, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, hingga sebagian Papua Selatan.
“Musim hujan dan musim kemarau akan kita alami setiap tahun. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika musim kemarau bersamaan waktunya dengan fenomena El Nino. Itu membuat kondisi di negara kita, seperti tahun ini, kemaraunya akan lebih panjang dan lebih kering dari rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir,” jelasnya.
Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan periode Juli hingga Desember 2026 umumnya berada pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan didominasi kondisi bawah normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Meski demikian, menurut Faisal musim kemarau juga menghadirkan sejumlah peluang. Selain meningkatkan produksi garam nasional dan mempercepat proses pengeringan hasil panen, kondisi kering dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman palawija, sorgum, serta komoditas perkebunan yang lebih tahan terhadap kekeringan.
Untuk mendukung target swasembada pangan nasional, BMKG terus memperkuat layanan informasi iklim, sistem peringatan dini, analisis kesesuaian agroklimat, prediksi ketersediaan air tanaman, serta pengembangan layanan iklim berbasis komoditas melalui pendampingan petani dalam Sekolah Lapang Iklim (SLI). Hingga tahun 2025, program SLI telah menjangkau 27.994 peserta di lebih dari 700 lokasi di seluruh Indonesia.
Melalui penguatan layanan iklim, pengembangan sistem peringatan dini, serta pemanfaatan teknologi observasi dan prediksi yang semakin maju, BMKG berkomitmen mendukung pembangunan sistem pangan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko iklim.
