
Kembali ke Berita
Wujud Komitmen Layanan Publik, BMKG Ikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi
18 November 2025
Rana Hanifah
Berita

Jakarta, 18 November 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Selasa (18/11). Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, hadir sebagai pemapar di hadapan panelis dan publik, didampingi Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama, R.R. Rima Eryani.
Uji Publik merupakan tahapan penting dalam rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 06/KEP/KIP/VIII/2025 tentang Petunjuk Umum Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Tahapan ini menjadi penentu kualifikasi dan peringkat nasional badan publik, sekaligus mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas setiap institusi.
Pelaksanaan Uji Publik tahun ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, menteri, pimpinan partai politik, serta pimpinan daerah, sebagai bentuk tingginya perhatian publik terhadap kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Guswanto menyampaikan bahwa proses Monev memberikan ruang evaluasi yang konstruktif bagi badan publik. “Dengan adanya Monev Keterbukaan Informasi Publik ini, kami sebagai badan publik merasa terbantu karena dapat menjadi alat ukur sejauh mana BMKG terbuka dalam melayani publik,” ujar Guswanto.
BMKG menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada seluruh unit kerja, serta menjadikan prinsip keterbukaan informasi sebagai budaya kerja. Penguatan ini dilakukan melalui standardisasi layanan informasi, peningkatan responsivitas, dan optimalisasi pemanfaatan kanal komunikasi resmi BMKG.
Melalui partisipasi dalam Uji Publik KIP 2025, BMKG berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap keterbukaan dan akuntabilitas institusi.


