Sekretaris Utama BMKG Buka Sosialisasi Laporan Hasil Analisis Beban Kerja
Rachmat Hidayat
Berita Utama
Jakarta – Rabu (6/3), Era globalisasi yang sarat dengan persaingan menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang terjadi saat ini, profesionalisme yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya.
Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja organisasi. Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut.
Di sisi lain pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan kebutuhan nyata, dalam arti organisasi yang dibentuk terlalu besar sementara beban kerjanya kecil, sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak efisien dan efektif.
Guna mencari solusi tersebut, Biro Hukum dan Organisasi melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan Sosialisasi Laporan Hasil Analisis Beban Kerja dilingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BMKG yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna BMKG dan dibuka oleh Sekretaris Utama BMKG Drs. Untung Merdijanto, MSi. Sosialisasi diikuti para Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan BMKG Kantor Pusat.
Tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi ini adalah agar masing-masing unit kerja mengetahui jumlah dan jenis jabatannya diunit kerjanya yang disusun dalam Peta Jabatan Unit Kerja. Sosialisasi ini merupakan yang pertama kalinya dan akan dilanjutkan dengan sosialisasi ke UPT, salah satunya melalui Rakorwil yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Dalam sambutan dan arahan Sekretaris Utama BMKG, menyampaikan apresiasi kepada Tim yang telah menyusun dan bekerja selama satu tahun ini, sehingga membuat Laporan Hasil Analisis Beban Kerja. Tim Penyusu ini ditetapkan oleh KBMKG pada tanggal 18 Januari 2018.
Lebih lanjut, hasil Analisis Beban Kerja sudah digunakan sejak tahun 2017 untuk keperluan formasi dan mutasi. Hasil analisis beban kerja saat ini bukan harga mati, dapat dilakukan review dan perbaikan kedepannya sesuai kebutuhan organisasi. “Silahkan dilakukan pengayaan dan berikan masukan-masukan baik dari Kantor Pusat maupun UPT”, paparnya.
Sekretaris Utama BMKG mengatakan pentingnya Sosialisasi Analisis Beban Kerja yakni agar, tidak hanya para Deputi tapi juga yang hadir disini mengetahui dan dapat meneruskan ke pegawai di UPT sehingga sasaran dari sosialisasi ini dapat tercapai sehingga pengimplementasian Peta Jabatan Unit Kerja oleh Bagian Sumber Daya Manusia dapat berjalan dengan baik.
Laporan Penyelenggara oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG Darwahyuniati, SH. MH
Acara Sosialisasi Laporan Hasil Analisis Beban Kerja
Presentasi oleh Kepala Bagian SDM Hendro Nugroho, ST. MSi
Presentasi oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana R. Anggoro Wibowo, SE. MSi
BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (LH) RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Baca selengkapnya
BMKG dan Pemkab Bolaang Mongondow Teken Perjanjian Pinjam Pakai untuk Penguatan Layanan Informasi Cuaca Maritim
Bolaang Mongondow, 7 April 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai langkah strategis dalam memperkuat layanan informasi meteorologi maritim dan keselamatan pelayaran di wilayah pesisir.
Baca selengkapnya
Rakor Karhutla 2026, BMKG Soroti Ancaman Kekeringan dan Lonjakan Hotspot
Jakarta, 6 April 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya dalam mendukung kesiapsiagaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan layanan informasi iklim dan cuaca berbasis data. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Karhutla yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Senin (6/4/2026).