Hadapi Risiko Karhutla, BMKG Tekankan Kesiapsiagaan dalam Rakornas Karhutla 2026

Jakarta, 7 April 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (LH) RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Dalam paparannya, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa kondisi iklim tahun 2026 berpotensi lebih kering dibandingkan normal. Ia menyebutkan adanya indikasi musim kemarau akan datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang.

Ia menyampaikan bahwa saat ini kondisi ENSO masih berada pada fase netral, namun pada semester kedua 2026 diprediksi berkembang menuju El Nino lemah hingga moderat dengan peluang sekitar 50–80 persen.

“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino adalah dua fenomena berbeda. Kemarau merupakan siklus klimatologis, namun jika terjadi bersamaan dengan El Nino, curah hujan akan jauh berkurang dan kondisi menjadi lebih kering,” jelasnya.

Sejalan dengan kondisi tersebut, hingga awal April 2026 jumlah titik panas (hotspot) di Indonesia tercatat mencapai 1.601 titik, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa potensi karhutla diprediksi mulai meningkat di wilayah Riau pada bulan Juni, kemudian meluas ke Jambi dan Sumatera Selatan, serta berlanjut ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada periode Juli hingga Agustus.

Sebagai upaya mitigasi, BMKG terus memperkuat pendekatan preventif melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan metode pembasahan lahan (rewetting). Faisal menjelaskan bahwa ketika tinggi muka air tanah di lahan gambut mulai menurun, BMKG segera melakukan modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan agar tidak mudah terbakar.

Dalam pelaksanaannya, strategi BMKG mencakup pemantauan dan prediksi iklim secara berkala, pemanfaatan sistem Fire Danger Rating System (FDRS) untuk memetakan tingkat kerawanan kebakaran, pemantauan hotspot dan sebaran asap, serta prediksi potensi pertumbuhan awan hujan sebagai dasar intervensi di lapangan. Selain itu, BMKG juga memperkuat diseminasi informasi peringatan dini serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas operasi yang telah dilaksanakan.

Adapun saat ini, operasi modifikasi cuaca tengah berlangsung di sejumlah wilayah prioritas dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di Riau, operasi yang dimulai sejak 28 Maret 2026 dan direncanakan berlangsung hingga 11 April 2026 telah menunjukkan hasil signifikan. Sementara itu, operasi di Natuna yang berlangsung pada 1–5 April 2026 juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan curah hujan.

“Di Posko Riau, dari 23 sorti penerbangan, kita berhasil menambah curah hujan hingga 33 persen dengan volume air lebih dari 100 juta meter kubik. Di Natuna, tiga sorti penerbangan meningkatkan curah hujan sebesar 36 persen atau sekitar 1,4 juta meter kubik,” ungkap Faisal.

Ia juga menegaskan bahwa BMKG mendapatkan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat sistem operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian karhutla.

“Semoga kita semua dapat bersinergi dalam langkah yang sama untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2026,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengapresiasi paparan BMKG dan menekankan pentingnya kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, hingga 28 Februari 2026, luas lahan terbakar tercatat mencapai 32.637,42 hektare, meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

“Pada periode yang sama tahun lalu, luas karhutla sekitar 1.000-an hektare, sementara tahun ini sudah mencapai lebih dari 32.600 hektare. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih kuat dari seluruh pihak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan data BMKG, musim kemarau 2026 berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian, perkebunan, lingkungan, serta kualitas udara.

Rakornas ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, antara lain BNPB, para gubernur dan wakil gubernur dari wilayah rawan karhutla, serta unsur TNI-Polri.

Melalui Rakornas ini, BMKG menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, pemanfaatan data berbasis sains, serta optimalisasi strategi guna menekan potensi karhutla secara lebih efektif dan terkoordinasi pada tahun 2026.