Kembali ke Berita Utama
Jakarta, Rabu (10/2) BMKG yang diwakili oleh Kepala Pusat Data Base BMKG, Ir. Jaumil Achyar D.S.,M.Sc menandatangani perjanjian kerjasama dengan beberapa Kementerian dan Lembaga pemerintah di Gedung BPPT di Jalan Thamrin. Kerjasama ini terkait `Pemanfaatan dan Pertukaran Data dan Informasi Untuk Pengembangan Sistem Peringatan Dini Banjir dan Gerakan Tanah`. Kementerian dan Lembaga yang ikut menandatangani perjanjian ini antara lain dari BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPPT dan LAPAN. Penandatanganan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Instrumentasi Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi BMKG, Drs. Untung Merdijanto, M.Si, Inspektur Utama BNPB, Drs. Bintang Susmanto, NAk, MBA serta Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT, Prof. Ir. Wimpie Agoeng Nugroho, MSc, PhD.(kd)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerjunkan tim teknis ke sejumlah wilayah terdampak bencana pascagempa bumi tektonik berkekuatan M7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8). Langkah tanggap cepat ini mencakup pemantauan aktivitas kegempaan secara intensif, pendataan dampak kerusakan, serta penanganan pascabencana secara menyeluruh.
Jakarta, 20 Agustus 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Kamis (20/8). Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, serta Kepala Basarnas.
Jakarta, 19 Agustus 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan laporan analisis teknis kondisi cuaca dan parameter kelautan saat terjadinya sejumlah insiden kecelakaan kapal motor di empat wilayah perairan Indonesia. Laporan komprehensif tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI sebagai bentuk dukungan faktual bagi proses evaluasi keselamatan pelayaran nasional.