JAKARTA – Selasa (23/8) Dalam rangka HUT Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nasional ke 69 tahun 2016, BMKG menggelar pameran yang bertajuk “Percepatan Otomatisasi Layanan MKG Untuk Antisipasi Mitigasi Bencana Kebumian“, dari tanggal 23 – 25 Agustus 2016. Sebanyak 15 booth stand ikut berpartisipasi diantaranya dari Kedeputian Meteorologi, Kedeputian Klimatologi, Kedeputian Geofisika, Kedeputian Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Puslitbang BMKG, STMKG dan dari pihak swasta terdiri dari PT. Len Industri (Persero), PT. Mitra Media Informatik, PT. Interprima Indocom, PT. Terrindo Bumi Raya, PT. Angkasa Buana Cipta serta dari Meteo France International. Pameran dibuka oleh Kepala BMKG Dr. Andi Eka Sakya, M. Eng secara resmi dengan pengguntingan pita.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerjunkan tim teknis ke sejumlah wilayah terdampak bencana pascagempa bumi tektonik berkekuatan M7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8). Langkah tanggap cepat ini mencakup pemantauan aktivitas kegempaan secara intensif, pendataan dampak kerusakan, serta penanganan pascabencana secara menyeluruh.
Jakarta, 20 Agustus 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Kamis (20/8). Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, serta Kepala Basarnas.
Jakarta, 19 Agustus 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan laporan analisis teknis kondisi cuaca dan parameter kelautan saat terjadinya sejumlah insiden kecelakaan kapal motor di empat wilayah perairan Indonesia. Laporan komprehensif tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI sebagai bentuk dukungan faktual bagi proses evaluasi keselamatan pelayaran nasional.