BMKG Sampaikan Pendalaman RKA-K/L 2027 dalam RDP Bersama DPR RI

Jakarta, 8 September 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).(8/9)

Dalam paparannya,Sekretaris Utama  BMKG,, Guswanto menyampaikan arah kebijakan dan rencana kerja Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BMKG serta dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional. Penyusunan RKA-K/L BMKG mengacu pada RPJMN 2025–2029, Renstra BMKG 2025–2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Guswanto menyampaikan bahwa arah kebijakan BMKG selaras sepenuhnya dengan visi RPJMN 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.

“Sebagai penjabaran dari visi tersebut, Renstra BMKG 2025–2029 menargetkan bahwa BMKG menjadi global player penyelenggara meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang andal dan terpercaya,” ujarnya

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BMKG memiliki peran strategis dalam mendukung prioritas nasional, khususnya kedaulatan pangan, energi, air, dan ekonomi hijau biru; pembangunan infrastruktur dan transportasi; serta ketahanan bencana dan pembangunan berketahanan iklim.

Prioritas tersebut menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran BMKG. Dukungan terhadap kedaulatan pangan dilakukan melalui penyediaan prakiraan musim serta informasi meteorologi dan klimatologi untuk mendukung sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kawasan nelayan.

Dalam mendukung pengelolaan sumber daya air dan pengembangan energi terbarukan, BMKG menyediakan data dan informasi terkait radiasi surya serta kecepatan angin. Sementara itu, pada sektor transportasi, BMKG memberikan dukungan melalui layanan meteorologi penerbangan dan maritim untuk menunjang keselamatan dan kelancaran operasional transportasi.

Pada aspek ketahanan bencana, BMKG terus memperkuat sistem peringatan dini dan literasi kebencanaan. Penguatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap potensi risiko yang berkaitan dengan fenomena meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Dalam RKP 2027, kontribusi BMKG diarahkan pada klaster kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, serta infrastruktur,, dan ketahanan bencana. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui penyediaan informasi cuaca dan iklim, data pendukung pengembangan energi terbarukan, serta sistem peringatan dini dan informasi kebencanaan yang cepat dan tepat.

Selain penguatan layanan, BMKG juga melaksanakan penguatan tata kelola organisasi melalui reformasi birokrasi, digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kerja sama. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan tata kelola BMKG yang modern, tangkas, efektif, efisien, dan berwawasan global.

Penguatan infrastruktur observasi menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan layanan MKG. Rencana kerja BMKG mencakup pemeliharaan dan pengembangan radar cuaca, sistem observasi gempa bumi, jaringan komunikasi, serta berbagai infrastruktur pendukung penyelenggaraan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BMKG juga terus memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS), termasuk sistem pemrosesan dan diseminasi informasi serta perangkat peringatan dini. Pada layanan meteorologi penerbangan dan maritim, penguatan dilakukan melalui peningkatan sistem observasi dan infrastruktur pendukung keselamatan serta penyediaan informasi cuaca.

Sejalan dengan transformasi digital, BMKG juga mengembangkan pemanfaatan big data, kecerdasan artifisial, dan integrasi data untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Penguatan sumber daya manusia dan literasi masyarakat turut menjadi bagian dari rencana kerja BMKG. Upaya tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan kompetensi, serta program edukasi masyarakat seperti Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, dan Sekolah Lapang Gempa Bumi.

Dalam pendalaman pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027, BMKG juga menyampaikan kebutuhan anggaran yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu yang tersedia. BMKG mengharapkan dukungan Komisi V DPR RI agar kebutuhan tersebut dapat dipertimbangkan secara proporsional, guna memastikan keberlanjutan pelaksanaan Prioritas Nasional, penguatan sumber daya manusia dan tata kelola, pengembangan infrastruktur serta jaringan observasi nasional, hingga percepatan transformasi digital dan modernisasi layanan BMKG.

Penguatan layanan MKG menjadi bagian dari komitmen BMKG dalam mendukung keselamatan masyarakat, ketahanan terhadap bencana, ketahanan pangan dan perubahan iklim, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.