Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, BMKG: Perlu Infrastruktur Pengamatan Informasi Meteorologi Maritim

Medan – Senin (5/2), Anggota DPR RI dari Komisi V melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung. BMKG mengingatkan agar dalam rencana pembangunan pelabuhan bertaraf internasional ini juga diikuti dengan pembangunan infrastruktur pengamatan informasi meteorologi maritim.

Pelabuhan Kuala Tanjung ini akan menjadi pelabuhan internasional di kawasan barat Indonesia setelah pelabuhan Tanjung Periuk dan pelabuhan Bitung. Berbagai sarana dan prasarana infrastruktur telah disiapkan untuk mendukung fungsi pelabuhan ini seperti jalan eksisting, jalan tol, dan kereta api.

Proyek pembangunan Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung kini sudah mencapai 94% untuk sisi laut dan 74,5% untuk sisi darat. Pelabuhan Kuala Tanjung diproyeksikan akan menjadi pelabuhan terbesar dan merupakan pintu masuk Pulau Sumatera yang dapat menampung 60 juta TEUs per tahun.

Total biaya pembangunan pelabuhan tersebut sekitar Rp 34 Triliun. Pembangunannya dilakukan dalam empat tahap sejak tahun 2015 hingga tahun 2023. Tahap I merupakan Pembangunan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung dengan kapasitas 500 ribu TEUs. Tahap II pengembangan kawasan industri, tahap III Pengembangan Dedicated/Hub Port, dan Tahap IV pengembangan kawasan industri terintegrasi.

Selain anggota DPR RI dari Komisi V, kunker ini dihadiri para pejabat dilingkungan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan (Hubla, Hubud, Hubdat, dan Kereta Api), BMKG, Basarnas, dan PT. Pelindo 1. Pada kesempatan ini, BMKG dihadiri oleh Deputi Inskalrek Jarkom, Kepala Bagian Perencanaan, dan Kepala Balai Wilayah I Medan beserta jajarannya.