Kembali ke Berita Utama
Jayapura – Selasa (11/7), Kepala BMKG Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng membuka kegiatan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan SAKPA dan SIMAK BMN Semester I Tahun 2017 Balai Besar Wilayah V Jayapura di Hotel Fave Jayapura. Sebanyak 107 orang hadir pada acara tersebut yang terdiri dari Satker Papua, Satker Papua Barat, dan Narasumber dari Kementerian Keuangan.
Kegiatan rekonsiliasi tersebut berlangsung selama empat hari (10-13/7) dengan mengusung tema, “Melalui Rekonsiliasi Semester I Tahun 201, Kita Susun Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel dengan Standar Tertinggi.”
Pada kesempatan tersebut, Kepala BMKG menandatangani MoU dengan Pemerintah Provinsi Papua dan empat perguruan tinggi di Papua, yaitu: Universitas Cendrawasih, Universitas Yapis Papua, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, dan Universitas Ottow Geissler Papua. Selanjutnya, Kepala BMKG memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa dari emapat perguruan tinggi tersebut.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerjunkan tim teknis ke sejumlah wilayah terdampak bencana pascagempa bumi tektonik berkekuatan M7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8). Langkah tanggap cepat ini mencakup pemantauan aktivitas kegempaan secara intensif, pendataan dampak kerusakan, serta penanganan pascabencana secara menyeluruh.
Jakarta, 20 Agustus 2026 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Kamis (20/8). Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V, termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, serta Kepala Basarnas.
Jakarta, 19 Agustus 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan laporan analisis teknis kondisi cuaca dan parameter kelautan saat terjadinya sejumlah insiden kecelakaan kapal motor di empat wilayah perairan Indonesia. Laporan komprehensif tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI sebagai bentuk dukungan faktual bagi proses evaluasi keselamatan pelayaran nasional.