Informasi BMKG Bantu Menjamin Keberlangsungan Tugas Kritikal Bank Indonesia

Jakarta, 29 Maret 2018- Sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) perlu selalu menjaga pelayanan dan mengantisipasi segala bentuk gangguan yang akan mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan tugasnya. Untuk mengantisipasi gangguan tersebut, BI telah membentuk Departemen Manajemen Risiko (DMR). Sebagai salah satu mandat dari DMR ialah mengadakan pertemuan tahunan Forum Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (FMKTBI). Di tahun 2018 ini, Bank Indonesia mengundang Kepala BMKG, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D untuk menjadi salah satu narasumber FMKTBI.

Selama ini gangguan tugas kritikal BI dapat disebabkan antara lain oleh bencana alam. Sementara itu angka kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia dinilai cukup tinggi, seperti cuaca ekstrim dan gempabumi. Contohnya saja, berdasarkan data BMKG, kejadian gempabumi mengalami peningkatan dari 5000-an gempa menjadi 6000 di tahun 2017. Tingginya angka ini membuat BI memutuskan bahwa diperlukan tindakan pengendalian untuk menjamin keberlangsungan tugas kritikal BI.

“Hasil kajian dari World Ekonomi Forum menyatakan bahwa di tahun 2018, terdapat 5 risiko utama yang mengancam keberlangsungan perekonomian dunia, termasuk keberlangsungan tugas bank sentral. Yang pertama adalah gangguan cuaca ekstrim, kedua bencana alam, ketiga cyber attack, keempat merupakan pencurian dan penyalahgunaan data, dan yang kelima adalah kegagalan dalam mengatasi perubahan iklim” ucap Gubernur Bank Indonesia, Bapak Agus Martowardojo, dalam sambutan pembukaannya.

Karena itulah informasi dari BMKG akan dijadikan salah satu acuan dalam menetapkan kebijakan BI ke depan. BI membutuhkan informasi-informasi mengenai penanganan gangguan yang disebabkan oleh cuaca ekstrim, perubahan iklim, gempabumi dan tsunami.

Kepala BMKG sendiri menyampaikan apresiasi kepada BI karena telah mempertimbangkan informasi MKG sebagai salah satu bentuk pembuatan perencanaan kebijakan BI kedepan. Sesuai dengan UU No.31 tahun 2009, Kementerian dan Lembaga serta Pemda dalam membuat kajian mitigasi bencana MKG, wajib menggunakan data dan informasi dari BMKG. Kepala BMKG juga menyatakan bahwa kajian tentang resiko bencana dan penataan ruang di suatu daerah, khususnya terhadap gempabumi dan tsunami sangat diperlukan. Sistem observasi, monitoring, processing dan diseminasi MKG sangat  diperlukan dalam memandu dan mengawal pembangunan infrastruktur dan konektivitas, demi mewujudkan keselamatan dan kenyamanan aktivitas masyarakat.

”Hampir 75% infrastruktur industri dasar dan konektivitas, termasuk prasarana pendukungnya dibangun pada zona rentan/bahaya” ucap KBMKG dalam paparannya dihadapan Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur BI serta pimpinan dari satuan kerja terkait di Kantor Pusat BI dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia.

“Oleh karena itu, BMKG berharap bahwa informasi dari BMKG bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena informasi BMKG didedikasikan untuk Indonesia, waspada cuaca, peduli iklim dan masyarakat yang selalu siap selamat” tambah KBMKG.

FMKTBI 2018, selain mengundang BMKG sebagai narasumber, juga mengundang Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi. Sementara itu, KBMKG sendiri didampingi oleh Deputi Bidang Meteorologi, Drs. R. Mulyono Rahadi Prabowo, M.Sc dan Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Dr. Jaya Murjaya, M.Si dalam forum tersebut.