BMKG Wilayah IV Makassar Gelar Rekonsiliasi Keuangan Semester II Tahun 2017

Makassar – Sulawesi Selatan, Upaya BMKG untuk mencapai good governance dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, akuntabel dan transparan serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sekaligus merupakan upaya mempertahankan opini WTP.

Berkaitan dengan hal itu, BBMKG Wilayah IV Makassar menyelenggarakan Rapat Rekonsiliasi laporan keuangan semester II Tahun 2017 yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran, pelaporan SAKPA dan SIMAK barang milik negara di tingkat satuan kerja wilayah dan pusat, dengan sasaran tersusunnya laporan SAKPA dan SIMAK BMN yang baik, handal, terukur, resmi dibuka oleh Sekretaris Utama BMKG Dr. Widada Sulistya, DEA di Ballroom Alamanda hotel Aryaduta Makassar, Senin (29/1/2018).

Dalam sambutan dan pengarahan sekretaris utama BMKG menyampaikan bahwa tantangan BMKG kedepan semakin berat, dikarenakan Kondisi geografis Indonesia sangat dinamis dengan tingkat kerentanan dan kerawanan terhadap bencana meningkat; Tuntutan masyarakat akan informasi cuaca, iklim dan gempabumi; program pemerintah dalam mendorong poros maritim dunia; Perkembangan teknologi informasi; dan anggaran APBN kita sangat terbatas.

Menjawab 5 poin permasalahan tersebut, menurutnya perlu langkah-langkah yang konkrit, terencana, terintegrasi dan terukur antara lain: Menumbuhkan semangat inovasi, perluas kerjasama dengan stakeholder BMKG, Membangun Big data analytic dengan menerapkan Artificial Intelligent, Melakukan refocusing anggaran, Membangun branding BMKG dan meningkatkan kompentensi SDM.

“Oleh sebab itu, seluruh jajaran BMKG dari level pimpinan tinggi hingga level dasar harus mempunyai komitmen yang sama membangun lompatan pelayanan informasi MKG melalui berbagai inovasi, baik bidang SDM dan pengelolaan organisasi, serta teknologi (instrumentasi, rekayasa dan jaringan komunikasi)”. Tegas Dr. Widada Sulistya.

Melalui Rekonsiliasi Laporan Keuangan BMKG Semester II Tahun 2017, Sekretaris Utama berharap kegiatan ini menjadi bagian dukungan akuntabilitas  penyelenggaraan layanan MKG. Pertama, rekonsiliasi merupakan bagian dari mekanisme fasilitasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan, dan Kedua, rekonsiliasi merupakan wahana untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BMKG oleh BPK RI.

Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan BBMKG Wilayah IV Makassar mengambil tema “Melalui Rekonsiliasi Semester II Tahun 2017, Kita Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan”. Kegiatan yang diikuti dari 39 Satker/UPT wilayah IV Makassar, dengan narasumber yang terdiri dari pejabat dan staf BMKG Jakarta, Pejabat BBMKG wilayah IV, serta DJPB dan DJKN Kementerian Keuangan.