BMKG Terima Penghargaan Arsip Statis dari ANRI, Tegaskan Arsip sebagai Big Data Strategis Bangsa

Jakarta, 30 Oktober 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerima Penghargaan Arsip Statis dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Arsip Kabinet Indonesia Maju dan Arsip Kemaritiman Tahun 2025.

Penghargaan ini diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada 14 kementerian/lembaga (K/L), termasuk BMKG, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam menjaga, mengelola, dan menyerahkan arsip bernilai sejarah tinggi kepada negara.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh ANRI bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini digelar secara hybrid di Kantor KKP, Jakarta, serta disiarkan melalui Zoom dan YouTube. Rakor menekankan pentingnya arsip sebagai memori kolektif bangsa dan sumber data strategis untuk perencanaan pembangunan nasional di masa mendatang.

Kepala BMKG, Prof. Dwikorita Karnawati, menyampaikan apresiasi kepada ANRI atas pendampingan dan kolaborasi dalam penyelamatan arsip-arsip sejarah BMKG yang telah tersimpan sejak masa kolonial.

“Bagi kami, arsip merupakan big data yang membantu menganalisis histori dan tren, serta sangat penting untuk mengantisipasi tantangan di masa depan,” ungkap Dwikorita.

Lebih lanjut, Dwikorita menegaskan bahwa arsip memiliki nilai strategis sebagai big data nasional, bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan sumber analisis dan dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti ilmiah.

Ia mencontohkan, arsip data sejarah El Niño dan La Niña sejak tahun 1950 menunjukkan keterkaitan erat antara fenomena iklim ekstrem dengan dinamika ekonomi dan politik nasional. Pasalnya, fenomena El Niño tidak hanya berdampak pada cuaca dan pertanian, tetapi juga dapat mengguncang sendi-sendi ekonomi dan sosial suatu negara.

Dwikorita memaparkan sejumlah temuan korelasi antara kejadian El Niño kuat dan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, diantaranya:

• 1959: El Niño kuat, bersamaan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden.
• 1965: El Niño meningkat dari moderat menjadi kuat, bertepatan dengan peristiwa G30S/PKI.
• 1974: El Niño kuat (skala > 2), beriringan dengan Peristiwa Malari.
• 1997: El Niño sangat kuat yang memicu kekeringan panjang, inflasi, kerusuhan sosial, hingga Reformasi 1998.

Sebagai contoh fungsi nyata arsip dalam pengambilan kebijakan, Dwikorita mengisahkan pola itu tidak terulang pada El Niño 2015–2016, meskipun intensitasnya setara dengan kejadian 1997. Stabilitas nasional tetap terjaga berkat kesiapsiagaan lebih baik, kebijakan mitigasi yang lebih cepat, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi.

“Seharusnya ada gejolak politik yang lebih dahsyat,” kenangnya. “Namun berkat fungsi arsip dan analisis ilmiah yang akurat, pihak Istana dapat mengambil kebijakan yang tepat, dan dua periode pemerintahan berjalan aman.”

Pengalaman ini menunjukkan bagaimana data dan arsip iklim berperan penting dalam membangun ketahanan bangsa. Dengan memahami pola masa lalu, pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipatif yang tepat, mencegah dampak iklim ekstrem sehingga tidak berkembang menjadi krisis sosial.

Lebih lanjut, Dwikorita menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara BMKG dan ANRI untuk menjaga serta menelusuri data historis, termasuk arsip meteorologi dari masa kolonial Belanda. Data tersebut dinilai krusial dalam pengembangan model iklim masa depan berbasis big data dan kecerdasan buatan (AI).

“Kami sangat berterima kasih karena tanpa dukungan ANRI, data berharga ini mungkin tidak akan terpelihara dengan baik. Kami berharap ANRI dapat membantu menelusuri kembali arsip-arsip meteorologi dari masa Hindia Belanda, karena data tersebut penting untuk perhitungan tren iklim jangka panjang hingga 100 tahun mendatang,” ujar Dwikorita.

Sementara itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, menegaskan bahwa penyelamatan arsip merupakan bagian penting dari upaya membangun memori kolektif bangsa. Arsip-arsip yang diserahkan oleh K/L, lanjutnya, merupakan sumber data primer yang akurat dan faktual, sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi generasi mendatang.

“Melalui penghimpunan arsip statis dari berbagai kementerian dan lembaga, kita membangun kekayaan intelektual bangsa. Arsip ini tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga referensi bagi perencanaan pembangunan yang lebih baik,” jelas Mego.

Ia juga mengingatkan, sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, setiap kementerian/lembaga wajib menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara ANRI dan seluruh K/L dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip sebagai wujud akuntabilitas pemerintahan dan pelestarian sejarah bangsa.