BMKG Terima LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025, Kembali Raih Opini WTP

Jakarta, 28 Juli 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penyerahan LHP dilaksanakan di Auditorium Lantai 2, Gedung Tower BPK RI, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Adapun LHP BMKG diserahkan secara langsung oleh Anggota I BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025, BMKG kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain meraih opini WTP, BMKG juga menunjukkan kinerja yang positif dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2025, rata-rata capaian BMKG terhadap target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 mencapai 101,28 persen.

Dalam paparannya, Nyoman menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan jajaran kementerian/lembaga atas kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan. Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan merupakan instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah kementerian/lembaga memperoleh berbagai pengakuan dan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Dalam bidang keterbukaan informasi publik, BMKG termasuk instansi yang memperoleh pengakuan sebagai Badan Publik Informatif, bersama sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.

“Sebagian besar entitas berhasil memperoleh penghargaan ataupun pengakuan atas kualitas tata kelola, keterbukaan informasi, pelayanan publik, maupun pengelolaan aset negara,” ujar Nyoman.

Selain capaian tata kelola, Nyoman juga menyoroti keberhasilan kementerian/lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya. Dalam kesempatan tersebut, BMKG disebut terus memperkuat layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada masyarakat sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung pembangunan nasional dan keselamatan publik.

Nyoman menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Capaian BMKG tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung prioritas pembangunan nasional melalui penyediaan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang andal. Informasi yang dihasilkan BMKG dimanfaatkan untuk mendukung keselamatan transportasi, pengurangan risiko bencana, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, hingga berbagai sektor strategis lainnya.

Melalui perolehan opini WTP ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan memperkuat akuntabilitas organisasi sebagai bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang andal bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.