BMKG Tekankan Kolaborasi Demi Zero Victim, Dalam Workshop Early Warning for All di EDRR 2025

Jakarta 14 Agustus 2025 – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menjadi narasumber utama dalam Workshop Early Warning For All, salah satu rangkaian kegiatan Emergency Disaster Risk Reduction (EDRR) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang kebencanaan. Agenda ini digelar pada 14/08/2025.

Forum strategis ini dihadiri oleh Deputi Bidang Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Kepala Badan Geologi, para relawan, anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana, serta perwakilan dari kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat. Kehadiran beragam pihak ini mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Dwikorita menekankan bahwa sistem peringatan dini bencana harus berlandaskan prinsip early warning for all dan early action by all. Menurutnya, peringatan dini tidak dapat menjadi tanggung jawab satu lembaga saja, melainkan hasil kerja kolektif dari berbagai pihak sesuai kewenangan masing-masing.

“Peringatan dini tidak hanya dilakukan oleh satu institusi seperti BMKG, melainkan harus direspons oleh seluruh instansi terkait. Semua pihak memiliki peran penting dalam memastikan informasi tersebut sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya

Ia menegaskan, kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci memperkuat efektivitas sistem peringatan dini. BMKG, misalnya, membutuhkan dukungan data dari Badan Geologi untuk memantau erupsi gunung api, terutama gunung api bawah laut yang berpotensi memicu tsunami. Selain itu, data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) berupa tide gauge dimanfaatkan BMKG untuk memverifikasi prediksi tsunami secara akurat.

Seiring kemajuan teknologi, BMKG kini mengintegrasikan artificial intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) dalam pengolahan data gempa bumi secara real-time. Dengan inovasi ini, peringatan dini tsunami dapat dikeluarkan hanya dalam waktu tiga menit, jauh lebih cepat dibandingkan rata-rata lima menit pada periode sebelum 2018.

Namun, Dwikorita mengakui bahwa percepatan di hulu belum tentu menjamin keberhasilan di hilir. Tantangan terbesar justru terletak pada distribusi informasi ke masyarakat di daerah rawan bencana. “Keterbatasan jaringan komunikasi dan pasokan listrik di daerah terpencil menjadi hambatan utama. Bahkan ketika informasi telah dikirim secara cepat dari pusat, belum tentu bisa langsung diterima oleh warga di lokasi rawan,” jelasnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BMKG bersama BNPB, BPBD, dan Badan Geologi mengusung pendekatan ganda, memanfaatkan teknologi modern sekaligus menghidupkan kembali kearifan lokal. Edukasi kepada masyarakat untuk segera menuju lokasi aman atau tempat lebih tinggi setelah merasakan guncangan kuat menjadi salah satu langkah konkret yang dinilai efektif.

Dwikorita menekankan bahwa kesadaran masyarakat berperan penting dalam upaya penyelamatan. “Tujuan kita adalah zero victim. Kita harus memadukan prediksi, peringatan dini, pelatihan, kearifan lokal, dan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan tidak ada korban jiwa,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan data dan keberadaan peralatan pemantauan. Kerusakan atau hilangnya peralatan dapat menghambat proses analisis dan mengurangi akurasi peringatan dini yang dikeluarkan.

“Koordinasi, sinergi, dan data berkualitas adalah kunci utama. Peringatan dini yang efektif hanya dapat terwujud jika semua pihak berperan aktif dan konsisten menjaga sistem yang ada,” pungkasnya.

Workshop Early Warning for All ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat jaringan kerja antar-lembaga, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta membangun sistem peringatan dini yang lebih cepat, tepat, dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.