
Kembali ke Berita Utama
BMKG Raih Penghargaan “Sangat Memuaskan” dalam Hasil Pengawasan Kearsipan ANRI Tahun 2024
21 October 2025
Ibrahim
Berita Utama

Jakarta, 20 Oktober 2025 – Dalam acara Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Auditorium ANRI, Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berhasil meraih penghargaan dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki penyelenggaraan kearsipan unggul dan sesuai standar nasional.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan BMKG, Agus Fitrianto, mewakili Kepala BMKG. Penganugerahan tersebut menjadi bukti komitmen BMKG dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
BMKG terus memperkuat pengelolaan kearsipan, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Melalui Biro Umum dan Keuangan, BMKG telah mengembangkan sistem kearsipan yang selaras dengan standar nasional, memastikan setiap dokumen strategis dengan aman, mudah diakses, dan bernilai guna tinggi.
“Pencapaian ini menjadi motivasi bagi BMKG untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan transparansi lembaga,” ungkap Agus Fitrianto usai menerima penghargaan.
Dengan capaian peringkat AA ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lembaga yang unggul dalam tata kelola administrasi dan informasi, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pemerintahan yang berintegritas menuju Good Governance dan Digital Government.
Kegiatan pengawasan kearsipan tahun 2024 dilakukan terhadap 85 Kementerian dan Lembaga, 5 Perguruan Tinggi Negeri, 34 Provinsi, dan 424 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Penilaian dilakukan berdasarkan standar nasional kearsipan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, sekaligus mendorong transformasi menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital.