BMKG Paparkan Capaian dan Dukungan Strategis di Hadapan Komisi V DPR RI

Jakarta, 7 Juli 2025 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan capaian kinerja serta arah kebijakan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI pada Jumat (4/7) di Gedung Nusantara, DPR RI. Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 hingga bulan Juli, serta pembahasan awal Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian anggaran melalui efisiensi, rekonstruksi, serta dua tahap relaksasi di tahun 2025, BMKG tetap mampu menjaga kualitas layanan serta menjalankan program-program prioritas nasional secara konsisten.

“BMKG tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan operasional 24/7 di seluruh Indonesia, khususnya dalam layanan informasi dan peringatan dini cuaca ekstrem, gempa bumi, dan tsunami,” tegas Dwikorita di hadapan Komisi V DPR RI.

BMKG menjelaskan bahwa dukungan tambahan anggaran yang telah diterima dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat pelayanan publik di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), pengadaan peralatan, peningkatan sistem pengolahan data dan komunikasi, serta pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim (SLI) dan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG).

Program sekolah lapang menjadi salah satu prioritas BMKG dalam membangun ketangguhan masyarakat melalui literasi kebencanaan. Setelah sempat tertunda akibat kendala teknis dan anggaran, program ini akan kembali dilaksanakan secara optimal mulai Juli 2025.

Dalam forum tersebut, BMKG turut melaporkan keterlibatannya dalam sejumlah proyek strategis nasional, antara lain melalui Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) untuk peningkatan kapasitas layanan iklim, cuaca, dan sistem peringatan dini. Sejumlah program menunjukkan kemajuan yang signifikan, meski beberapa masih menghadapi tantangan administratif dan teknis dari mitra penyedia dana.

BMKG juga memaparkan capaian indikator utama kinerja seperti akurasi informasi meteorologi, kecepatan penyampaian peringatan dini, hingga tingkat kepuasan publik. Mayoritas indikator menunjukkan hasil positif dan mendekati target, namun BMKG terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG).

Menatap 2026, BMKG memaparkan peran strategis lembaga dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya dalam kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan melalui sistem peringatan dini yang adaptif dan berbasis teknologi. Dalam rencana tersebut, BMKG memperkuat posisinya sebagai:

1. Pilar perlindungan sosial bagi kelompok rentan terhadap risiko bencana;
2. Penyedia informasi iklim dan cuaca untuk sektor pertanian dan perikanan;
3. Penggerak literasi adaptasi terhadap cuaca ekstrem dan gempabumi;
4. Pendukung transisi menuju ekonomi hijau dan biru;
5. Garda terdepan sistem peringatan dini nasional;
6. Pemimpin transformasi digital prediksi berbasis AI dan Big Data untuk cuaca.

“BMKG siap mendukung arahan Presiden dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan nasional melalui layanan MKG yang presisi, cepat, dan akurat,” ujar Dwikorita menutup paparannya.

Menanggapi hal tersebut, Komisi V DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras dan capaian BMKG, serta memahami tantangan yang dihadapi, terutama terkait dinamika anggaran. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pendanaan agar perencanaan program kerja BMKG tidak terganggu.

“Komisi V DPR RI bersama BMKG dan BNPP/Basarnas akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional dan kegiatan berbasis masyarakat dalam pembahasan RAPBN 2026,” ujar Lasarus.

Komisi V juga mendorong penyesuaian program berskala nasional, termasuk yang berbasis pemberdayaan masyarakat, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Komisi meminta BMKG untuk terus memperkuat sistem layanan dan memastikan seluruh perangkat utama (ALOPTAMA) berfungsi secara optimal, terutama dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks.

Secara khusus, Komisi V mendukung peningkatan anggaran untuk kegiatan Operasional Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah mitigasi proaktif dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.

Dengan dukungan yang terus mengalir dari pemangku kepentingan, BMKG berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjawab tantangan perubahan iklim serta dinamika kebencanaan melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor.