BMKG Dorong Implementasi Peringatan Dini Berbasis Dampak Melalui IBF Expose 2026

Jakarta, 6 Juli 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat transformasi sistem peringatan dini cuaca melalui pendekatan Impact Based Forecast (IBF) atau prakiraan berbasis dampak. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada aksi dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di berbagai sektor pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat membuka kegiatan IBF Expose 2026 bertema “Transformasi Peringatan Dini Cuaca Menuju Berbasis Dampak untuk Penguatan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi dan Mendukung Pembangunan Multi-Sektor” di Auditorium BMKG, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Dalam sambutannya, Faisal menegaskan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem sehingga sistem peringatan dini perlu terus beradaptasi. Menurutnya, peringatan dini tidak lagi cukup hanya menyampaikan potensi bahaya, tetapi juga harus mampu memberikan gambaran dampak yang mungkin terjadi serta tindakan yang perlu dilakukan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

“Perubahan iklim telah membawa tantangan yang semakin nyata sehingga peringatan dini tidak lagi cukup hanya menyampaikan informasi potensi bahaya. Informasi yang diberikan harus mampu menjawab apa dampaknya, siapa yang berisiko, wilayah mana yang perlu bersiap, serta langkah apa yang harus dilakukan,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa penguatan implementasi IBF telah menjadi perhatian pemerintah sejak akhir tahun 2025. Saat menyampaikan paparan dalam Sidang Kabinet Paripurna pasca-terjadinya Siklon Senyar pada 15 Desember 2025, BMKG mengusulkan pentingnya pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak sebagai bagian dari upaya memperkuat ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.

Menurut Faisal, pengembangan IBF juga sejalan dengan inisiatif global dari World Meteorological Organization melalui program Early Warnings for All yang mendorong penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Faisal menambahkan bahwa keberhasilan implementasi IBF memerlukan kolaborasi erat antara BMKG, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat. Menurutnya, penanganan risiko bencana harus dilakukan secara terpadu tanpa sekat antarsektor.

“Ada satu prinsip yang tidak bisa kita tinggalkan terkait kebencanaan, yaitu disaster is everybody’s business, ini adalah urusan kita bersama. Tidak mungkin BMKG bisa bekerja sendiri. Implementasi IBF membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. BMKG memiliki UPT di 191 lokasi di seluruh Indonesia dengan lebih dari 5.000 pegawai dan siap mendampingi pemerintah daerah,” tegasnya.

Untuk mendukung implementasi IBF, BMKG memanfaatkan kapasitas teknologi observasi dan komputasi yang dimiliki, termasuk High Performance Computing (HPC) untuk pengolahan data observasi, simulasi, dan pemodelan berbagai skenario cuaca ekstrem. Dukungan tersebut diperkuat oleh lebih dari 10.800 unit Alat Operasional Utama (Aloptama) di seluruh Indonesia guna menghasilkan informasi yang lebih akurat, cepat, dan relevan bagi pengguna.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan bahwa sistem peringatan dini perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan informasi yang lebih kontekstual dan dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, sistem peringatan dini saat ini tidak lagi cukup hanya menjawab pertanyaan mengenai kondisi cuaca yang akan terjadi, tetapi juga harus mampu menjelaskan dampak yang mungkin ditimbulkan dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko.

“Dalam konteks tersebut, sistem peringatan dini tidak lagi cukup hanya menjawab ‘cuaca apa yang akan terjadi’, tetapi harus mampu menjawab ‘dampak apa yang mungkin ditimbulkan dan aksi apa yang perlu dilakukan’. Inilah esensi dari pendekatan Impact Based Forecast atau IBF,” ujarnya.

Andri menjelaskan bahwa melalui pendekatan tersebut, informasi cuaca diintegrasikan dengan data keterpaparan, kerentanan, kapasitas wilayah, kondisi lokal, serta informasi sektoral lainnya. Dengan demikian, peringatan yang dihasilkan menjadi lebih relevan, kontekstual, dan dapat langsung digunakan oleh para pengambil keputusan dalam melakukan mitigasi secara cepat dan terukur.

Lebih lanjut, Andri menyampaikan bahwa penyelenggaraan IBF Expose 2026 memiliki dua tujuan utama, yaitu memperkuat keselarasan langkah dan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam pengembangan peringatan dini berbasis dampak, serta memperoleh masukan teknis untuk penyempurnaan metodologi kuantifikasi potensi dampak cuaca sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan proyek percontohan IBF di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BMKG dan Badan Informasi Geospasial terkait pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung pengembangan dan implementasi IBF di Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Informasi Geospasial, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, akademisi, serta mitra pembangunan internasional.

Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi observasi dan komputasi berkapasitas tinggi, serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak, BMKG berkomitmen mendukung terwujudnya mitigasi bencana hidrometeorologi yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada aksi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat dan memperkuat pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.