BMKG dan Kemensetneg Perkuat Kerja Sama Global melalui Program Layanan Iklim untuk Negara Colombo Plan

Jakarta, 4 Mei 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Capacity Building Program on Applied Climate Services Operations for Colombo Plan Member Countries (CBP ACSO) 2026. Program ini secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, Noviyanti, serta Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dengan diikuti peserta dari berbagai negara anggota Colombo Plan.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, menyambut para delegasi internasional yang berasal dari berbagai negara, antara lain Bhutan, Laos, Mongolia, Sri Lanka, Vietnam, Maladewa, Filipina, serta perwakilan Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, dan Bappenas RI atas dukungan dalam penyelenggaraan program ini.

Dalam sambutannya, Faisal menegaskan bahwa perubahan iklim saat ini bukan lagi sekadar tantangan, melainkan realitas yang berdampak langsung pada berbagai sektor kehidupan, mulai dari sumber daya air, ketahanan pangan, kesehatan, hingga infrastruktur.

“Kita telah melihat bagaimana ketahanan dan kemampuan masyarakat diuji oleh cuaca ekstrem, penyebaran penyakit, serta tekanan ekonomi yang bertambah, yang mana semuanya sangat memengaruhi sumber daya air, ketahanan pangan, kesehatan publik, dan infrastruktur,” ujar Faisal.

Menurutnya, dalam konteks tersebut, ketersediaan layanan informasi iklim yang andal menjadi kebutuhan esensial untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data sekaligus mengurangi risiko bencana.

Faisal menjelaskan bahwa BMKG terus mengembangkan sistem observasi, meningkatkan kemampuan pemodelan dan prediksi, serta menghadirkan layanan iklim yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini mencerminkan transformasi dari research to operation to services paradigm dalam pengembangan layanan iklim di Indonesia.

“Informasi iklim yang akurat membutuhkan penyelenggaraan observasi yang sistematis, yang pada gilirannya akan memungkinkan pemerintah, komunitas, dan sektor bisnis untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Ini merupakan momentum utama untuk mendorong laju pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Faisal memaparkan bahwa bagi Indonesia, peningkatan kapasitas serta penyebarluasan ilmu pengetahuan adalah prioritas utama. Melalui kerja sama bilateral maupun multilateral yang komprehensif (hard, soft, and direct diplomacy), kita berkomitmen untuk membagikan pengalaman yang telah kita lakukan bersama selama setahun terakhir untuk membangun ketahanan iklim.

“Kita akan menggunakan wadah ini untuk meningkatkan praktik-praktik terbaik, saling menjaga keseimbangan, dan menjadi lebih kuat secara bersama-sama,” ungkapnya.

Sebagai lembaga nasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG sebagaimana juga sebagai Regional Training Center of the World Meteorological Organization (WMO) berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan layanan iklim, termasuk mendukung inisiatif global Early Warnings for All serta Sustainable Development Goals (SDGs). Harapannya, program ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga memperkuat kerja sama institusional, profesionalisme, serta hubungan antarpeserta.

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, Noviyanti, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama pembangunan internasional melalui skema South-South and Triangular Cooperation (SSTC).

Menurutnya, Indonesia tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga mendorong pertukaran pengetahuan antarnegara sebagai ruang pembelajaran bersama. Kolaborasi antara Kementerian Sekretariat Negara dan BMKG dinilai sebagai contoh nyata kemitraan strategis dalam penguatan kapasitas layanan iklim.

Ia berharap program ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan rencana aksi konkret serta kerja sama berkelanjutan antarnegara peserta.

“Ke depan, kami berharap kolaborasi ini dapat membangun jaringan yang kuat dan berkelanjutan, serta melahirkan inisiatif-inisiatif baru di bidang layanan iklim yang memberikan manfaat bersama,” ujarnya.

Selama pelaksanaan program CBP ACSO 2026, peserta akan mengikuti berbagai kegiatan mulai dari sesi kelas, diskusi, praktik teknis, hingga kunjungan lapangan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas sekaligus membangun jejaring kerja sama antarnegara.

Melalui program ini, Indonesia menegaskan perannya dalam memperkuat kolaborasi global di bidang layanan iklim, sekaligus mendorong terciptanya sistem peringatan dini dan pengelolaan risiko iklim yang lebih efektif dan berkelanjutan.