Berikan Hibah Sirine Tsunami, BMKG dan Pemprov Jabar Perkuat Sistem Peringatan Dini

Bandung, 6 November 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Sirine Tsunami di Bandung, Kamis (6/11). Langkah ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana, khususnya terhadap potensi gempa bumi dan tsunami di wilayah selatan Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus menunjukkan komitmen tinggi dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana, baik hidrometeorologi maupun geofisika.

“Jawa Barat ini juga daerah yang rawan gempa dan tsunami, ini sepanjang tahun ya, maka akan dilakukan serah terima delapan sirine tsunami yang dipasang di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Ada delapan dan juga ada dua aktivatornya yang dipasang di BPBD kedua kabupaten ini,” ungkap Faisal.

Faisal menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi keempat di Indonesia yang menerima hibah sirine tsunami dari BMKG, setelah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Bali. Program ini juga menjadi yang pertama dilaksanakan di Pulau Jawa. 

Delapan sirine tersebut terdiri atas dua sirine utama yang dipasang di Telkom Pangandaran dan Bojongsalawe Parigi, serta enam sirine rekayasa yang ditempatkan di titik-titik strategis berikut:

• Balawista Pangandaran
• Pos IV PPKM Pangandaran
• Kantor Kecamatan Pangandaran
• Kantor Satwas SD2KP Sukabumi
• Tower Balawista Citepus
• Kantor Pusat Informasi Geopark Ciletuh

Sementara itu, dua aktivator akan ditempatkan di BPBD Kabupaten Pangandaran dan BPBD Kabupaten Sukabumi.  

“Harapannya tentunya nanti dengan adanya delapan sirine yang akan kita fungsikan, BPBD di Jawa Barat akan lebih siap untuk menyiapkan warga masyarakat yang ada di daerah rentan agar segera mengambil tindakan penyelamatan ketika nanti BMKG memberikan informasi peringatan gempa bumi yang berpotensi tsunami,” tutur Faisal.

Adapun penggunaan dan uji coba sirine tsunami telah diatur dalam SNI 8040:2017, yang mewajibkan uji aktivasi sirine dilakukan setiap tanggal 26 pukul 10.00 WIB setiap bulan. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya koordinasi antara BMKG, BNPB, dan BPBD dalam upaya penyelamatan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Lebih lanjut, Faisal menambahkan, saat ini terdapat 22 BPBD di Jawa Barat yang mengelola Warning Receiver System (WRS) untuk memantau potensi gempa dan tsunami secara real time. Selain itu, informasi kebencanaan juga dapat diakses melalui sistem Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) yang memungkinkan pemantauan berbagai potensi bencana secara terpadu.

Penandatanganan naskah hibah ini menjadi simbol sinergi antara BMKG dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Langkah tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan RPJPN 2025–2045 serta Rencana Induk Penanggulangan Bencana Nasional, yang menempatkan peningkatan kapasitas adaptif daerah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim sebagai prioritas nasional.

Pada kesempatan yang sama, Faisal turut menyampaikan kondisi terkini cuaca dan potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Faisal menjelaskan bahwa provinsi ini merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana hidrometeorologi tertinggi di Indonesia.

BMKG memprakirakan puncak musim hujan di Jawa Barat akan berlangsung hingga Maret 2026. Selain potensi hujan ekstrem, wilayah ini juga memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami karena berada dekat zona subduksi selatan Jawa. Faisal menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana.

Untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turut hadir dalam acara tersebut mengumumkan bahwa tahun depan Jawa Barat akan memiliki radar cuaca sendiri.

“Selama ini, Pemprov Jabar tidak punya radar. Tahun depan, satu-satunya provinsi di Indonesia yang punya radar ini adalah Jawa Barat,” tegasnya.

Dedi menambahkan bahwa Pemprov Jabar tengah mengembangkan pos layanan terpadu di berbagai titik yang akan dilengkapi dengan sistem data lalu lintas dan kebencanaan terintegrasi.

“Setiap pos nanti menjadi pusat deteksi, dari kejahatan, kecelakaan, hingga bencana, dan BMKG akan menjadi bagian di dalamnya. Bahkan nanti, setiap orang yang memasuki wilayah Jawa Barat akan menerima informasi otomatis di ponsel mereka, seperti kondisi suhu, curah hujan, hingga potensi bencana di wilayah yang dilalui,” ujarnya.

Menutup acara, Faisal berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh praktik baik bagi penguatan sistem peringatan dini berbasis ilmu pengetahuan di tingkat daerah.

“BMKG berharap upaya kolaboratif ini dapat memperkuat rantai terakhir dari sistem peringatan dini, yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana. Ini juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” pungkas Faisal.

Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, Kepala BPBD Jabar Teten Ali Mulku Engkun, dan Dirlantas Polda Jabar Kombes Dodi Darjanto. Turut hadir pula pejabat eselon I dan II BMKG serta kepala UPT BMKG di wilayah Jawa Barat.