Jakarta, 27 November 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja 32 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Geofisika sepanjang tahun 2025. Evaluasi ini menjadi bagian dari penguatan sistem operasional geofisika nasional, mulai dari pengamatan gempabumi, petir, magnet bumi, hingga kesiapan peralatan dan penyajian layanan kepada pemerintah daerah serta masyarakat.

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, menyampaikan bahwa peningkatan operasional pada 2025 telah memberikan landasan kuat bagi penguatan layanan tahun berikutnya. 

“Operasional meningkat signifikan sepanjang 2025. Target kita pada 2026 seluruh UPT sudah menerapkan Regionalisasi Shakemap agar layanan informasi guncangan gempa lebih cepat, presisi, dan relevan dengan kebutuhan daerah,” ujar Nelly.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kinerja yang merata di berbagai wilayah. Dari 32 UPT, sebanyak 8 UPT memperoleh kategori Sangat Baik, 16 UPT kategori Baik, dan 8 UPT kategori Cukup. Penilaian dilakukan melalui sejumlah parameter, termasuk kecepatan pelaporan gempabumi M<5, pemutakhiran shakemap, laporan magnet bumi, indeks badai geomagnet, pelaporan sambaran dan kerapatan petir, laporan prekursor, hingga kualitas data hasil observasi sensor.

Meski begitu, pelaporan shakemap dinilai masih perlu diperkuat, termasuk pada UPT yang telah menerapkan sistem regionalisasi. Salah satu agenda besar dalam evaluasi tahun ini adalah percepatan regionalisasi shakemap. Hingga 2025, 22 UPT telah mengoperasikan skema Regionalisasi Shakemap, sementara 10 UPT lainnya menjadi prioritas penguatan pada 2026.

Kendati demikian, tingkat kejadian gempa tanpa shakemap di wilayah yang sudah regionalisasi masih berada di angka 78% pada Oktober 2025. Kondisi ini menjadi perhatian khusus yang akan ditindaklanjuti melalui peningkatan kapasitas, standarisasi prosedur, serta integrasi proses pengolahan shakemap di seluruh stasiun.

Evaluasi juga menyoroti perbaikan signifikan pada kesiapan alat operasional utama (Aloptama) setelah adanya pelimpahan anggaran pemeliharaan dan suku cadang ke UPT sejak 2023–2024. Peningkatan jumlah alat yang berstatus “ON”, percepatan waktu perbaikan, serta efisiensi transfer alat antar-UPT menjadi bukti bahwa mekanisme baru ini berdampak nyata pada operasional lapangan. 

Ke depan, BMKG berencana menarik kembali sistem pengadaan suku cadang ke pusat untuk memastikan standarisasi mutu, sementara UPT fokus pada pemeliharaan mandiri dan pemantauan alat melalui optimalisasi aplikasi SiBatik.

Di sisi tata kelola, forum evaluasi merekomendasikan sejumlah langkah untuk memperkuat keseragaman layanan, antara lain standarisasi warna dan format peta, integrasi seluruh website UPT dalam ekosistem digital BMKG, penyederhanaan aplikasi sesuai standar SPBE, pemutakhiran metadata peralatan, serta relokasi sensor yang menghasilkan data tidak stabil.

BMKG juga menegaskan pentingnya prinsip “Satu Data Geofisika”, sehingga seluruh data hasil pengolahan wajib terintegrasi melalui pusat data DDK agar menghasilkan layanan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Memasuki 2026, BMKG menyiapkan agenda konsolidasi besar untuk memperkuat layanan geofisika nasional. Beberapa target strategis yang ditetapkan antara lain penerapan penuh regionalisasi shakemap di seluruh UPT, peningkatan kualitas laporan magnet bumi, petir, dan prekursor, kemandirian pemeliharaan Aloptama di daerah, integrasi data geofisika secara real-time lintas direktorat, serta standarisasi peta dan produk layanan ke publik. 

Selain itu, setiap UPT didorong memiliki program unggulan untuk mendukung peningkatan layanan dan PNBP, sekaligus memperkuat dukungan teknis kepada pemerintah daerah, termasuk pada kegiatan mitigasi seperti mikrozonasi.

“Penguatan UPT adalah kunci. Sistem peringatan dini nasional hanya akan kuat jika stasiun di daerah memiliki operasional yang andal, terstandar, dan mampu berkolaborasi aktif dengan pemerintah daerah,” tegas Nelly.

Evaluasi kinerja 2025 menjadi tonggak penting bagi BMKG dalam mewujudkan tata kelola geofisika yang modern, efisien, dan terintegrasi. Dengan jaringan 32 UPT dari Aceh hingga Papua, BMKG memastikan penguatan sistem peringatan dini dan layanan geofisika menjadi prioritas utama untuk mendukung keselamatan masyarakat dan keputusan cepat pemerintah daerah. 

Melalui peningkatan kualitas data, perbaikan peralatan, percepatan regionalisasi shakemap, serta sinergi lintas direktorat, 2026 disiapkan sebagai tahun akselerasi kapasitas layanan geofisika Indonesia.