Rakor Karhutla 2026, BMKG Soroti Ancaman Kekeringan dan Lonjakan Hotspot

Jakarta, 6 April 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya dalam mendukung kesiapsiagaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan layanan informasi iklim dan cuaca berbasis data. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Karhutla yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani hadir bersama Plt. Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi Ardhasena Sopaheluwakan, serta Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tri Handoko Seto. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan analisis terbaru, musim kemarau 2026 diprediksi berlangsung pada periode April hingga September dengan karakteristik yang lebih kering dari normal.

“Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal, sehingga curah hujan berada pada kategori rendah. Artinya, kondisi tahun ini akan lebih kering dibandingkan normal,” ujar Kepala BMKG.

Ia menambahkan bahwa musim kemarau tahun ini juga diperkirakan datang lebih awal dan berdurasi lebih panjang. Selain itu, terdapat potensi penguatan fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 yang dapat semakin meningkatkan risiko terjadinya karhutla.

BMKG juga mencatat peningkatan signifikan jumlah titik panas (hotspot) sejak awal tahun. Hingga awal April 2026, jumlah hotspot telah mencapai lebih dari 1.600 titik, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa dinamika iklim global, khususnya fenomena ENSO, menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut.

“Pemanasan di wilayah Nino 3.4 berpotensi berkembang menjadi El Nino lemah hingga moderat, yang dapat menekan pembentukan awan hujan di Indonesia dan menyebabkan penurunan curah hujan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa periode kritis potensi karhutla diperkirakan terjadi mulai Mei hingga September, dengan puncak pada Agustus hingga September, seiring meluasnya wilayah dengan curah hujan di bawah normal.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG menekankan pentingnya pemanfaatan informasi cuaca jangka pendek dalam mendukung langkah mitigasi di lapangan.

“Dalam sepekan ke depan masih terdapat potensi hujan di beberapa wilayah rawan, sehingga ini menjadi window of opportunity untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca sebelum kondisi semakin kering,” ungkapnya.

BMKG juga terus memperkuat pemantauan hotspot secara real-time melalui data satelit yang diperbarui setiap lima menit, serta menyediakan sistem peringatan dini berbasis indeks kerawanan kebakaran hutan dan lahan.

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca (OMC) telah dilaksanakan di sejumlah wilayah prioritas, salah satunya di Provinsi Riau sejak 28 Maret lalu.

“Operasi modifikasi cuaca di Riau telah menghasilkan tambahan curah hujan yang signifikan, mencapai ratusan juta meter kubik, sebagai upaya pembasahan lahan untuk menekan potensi kebakaran,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pendekatan penanganan karhutla saat ini lebih menitikberatkan pada langkah preventif melalui pembasahan lahan (rewetting) agar potensi karhutla dapat ditekan sejak dini.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor serta kewaspadaan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus mengoordinasikan upaya penanganan karhutla secara terpadu, baik melalui forum formal maupun koordinasi lapangan, dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan data dari BMKG.

“Keberhasilan pengendalian karhutla selama ini salah satunya ditentukan oleh koordinasi dan kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga kita berharap angka karhutla yang dari tahun ke tahun sudah terus membaik, tahun ini  penurunan tersebut akan terus dipertahankan,” ujar Raja Juli.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BMKG juga menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor. BMKG mendorong koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dunia usaha, khususnya dalam pemanfaatan data tinggi muka air tanah gambut untuk meningkatkan akurasi intervensi di lapangan.

Melalui dukungan data dan informasi yang akurat serta penguatan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, BMKG optimistis upaya mitigasi karhutla tahun 2026 dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.