Yogyakarta, 5 Agustus 2026 – BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaksanakan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY pada Rabu, (5/8) guna menyampaikan perkembangan terkini fenomena El Nino 2026 beserta potensi dampaknya terhadap berbagai sektor strategis di wilayah DIY. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara BMKG dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Dalam audiensi tersebut, BMKG DIY memaparkan kondisi terkini musim kemarau 2026 di DIY, termasuk perkembangan fenomena El Nino, monitoring hari tanpa hujan, wilayah yang telah mengalami kekeringan meteorologis, serta rekomendasi langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Koordinator BMKG DIY, Ardhianto Septiadhi, menegaskan peran BMKG dalam mendukung pembangunan sektoral melalui penyediaan informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami yang akurat, cepat, serta mudah dipahami.
Berdasarkan hasil pemantauan BMKG hingga akhir Juli 2026, sejumlah wilayah di DIY telah mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sangat panjang hingga ekstrem. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sektor pertanian, sumber daya air, lingkungan, hingga kesehatan masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini.
“Fenomena El Nino tahun 2026 memerlukan perhatian bersama karena berpotensi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah DIY. BMKG berkomitmen menyampaikan informasi yang tidak hanya akurat dan tepat waktu, tetapi juga berbasis dampak (Impact-Based Forecast), sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah mitigasi dan penanganan sejak dini,” ujar Ardhianto.
Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan bahwa informasi yang diberikan BMKG memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi pemerintah. Menurutnya, informasi potensi dampak yang disampaikan lebih awal, khususnya berdasarkan lokasi-lokasi yang diperkirakan terdampak, akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan strategi mitigasi secara lebih tepat sasaran.
“Informasi dari BMKG sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Yang kami perlukan bukan hanya informasi bahwa akan terjadi El Nino atau kemarau, tetapi juga informasi sejak awal mengenai lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak agar langkah antisipasi dapat disiapkan lebih cepat dan tepat sasaran,” ungkap Ni Made.
Selain itu, Sekda DIY menekankan bahwa dalam setiap proses perencanaan pembangunan ke depan, pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan potensi dampak geohidrometeorologi sebagai bagian dari proses mitigasi risiko sejak tahap perencanaan. Untuk mendukung hal tersebut, Sekda juga mendorong agar konsep Impact-Based Forecast (IBF) atau prakiraan berbasis dampak terus diperkuat sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan sistem peringatan dini di daerah.
“Ke depan, setiap perencanaan pembangunan hendaknya tidak hanya berbicara mengenai aspek regulasi, tetapi juga memperhatikan potensi dampak yang mungkin timbul. Karena itu, pendekatan prakiraan berbasis dampak atau Impact-Based Forecast (IBF) perlu terus dikembangkan sebagai landasan dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah,” lanjutnya.
Koordinator BMKG Provinsi DIY menyampaikan bahwa BMKG akan terus meningkatkan kualitas layanan informasi berbasis dampak agar tidak hanya menyajikan prakiraan kondisi cuaca maupun iklim, tetapi juga memberikan gambaran mengenai potensi konsekuensi yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat dan sektor-sektor strategis.
Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara BMKG DIY dan Pemerintah Daerah DIY semakin kuat dalam mewujudkan sistem peringatan dini yang efektif, adaptif, dan mampu mendukung pembangunan daerah yang tangguh terhadap risiko bencana hidrometeorologi di tengah dinamika perubahan iklim.
Humas BMKG DIY
