Jakarta, 27 Januari 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat langkah antisipatif dan mitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya dalam mendukung penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (26/1/2026).

Rapat yang membahas perkembangan penanganan pascabencana tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta Kepala BNPP/Basarnas Muhammad Syafii.

Dalam rapat tersebut, Faisal menjelaskan bahwa BMKG terlibat aktif dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026. BMKG tergabung sebagai anggota Bidang Pengelolaan Data yang dikoordinatori oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tugas kami adalah melakukan pengelolaan data tunggal dan terintegrasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian, lembaga, dan daerah. Kami juga rutin setiap hari mengirimkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung Satgas ini, serta menugaskan tim untuk hadir langsung selama jam kerja di Satgas PRR yang berkantor di Kemendagri,” ujar Faisal.

Sebagai bagian dari dukungan pascabencana, BMKG mengoperasikan sekitar 10.800 Aloptama di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumatera yang terdampak bencana, BMKG mengandalkan empat unit radar cuaca yang berada di Bandara Sultan Iskandar Muda, Bandara Kualanamu, Nias, dan Padang.

Selain radar cuaca, BMKG juga mengoperasikan sistem pendukung lainnya, seperti 16 unit Automatic Weather Observing System (AWOS), 11 unit Automatic Weather Station (AWS), serta 53 unit Automatic Rain Gauge (ARG) di wilayah Sumatera. Berbagai instrumen tersebut mendukung penyediaan informasi cuaca dan iklim mulai dari nowcasting 1–6 jam ke depan, prakiraan harian, tiga harian, mingguan, dasarian, bulanan, hingga enam bulanan.

Faisal menambahkan bahwa BMKG terus meningkatkan diseminasi informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Selain melalui grup WhatsApp dan komunikasi langsung dengan mitra di tingkat nasional maupun daerah, BMKG juga mengoperasikan layanan call center.

“Berbagai cara kami coba lakukan, dan saat ini sedang berlangsung proses untuk meningkatkan antarmuka (interface) BMKG dengan melibatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) agar dapat bersaing dengan platform cuaca global yang beredar luas,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Faisal turut melaporkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Sumatera. OMC dilaksanakan di empat provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Lampung. Saat ini, OMC masih berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan masing-masing satu pesawat, serta tingkat keberhasilan pengurangan curah hujan di atas 30 persen.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa BMKG telah menyampaikan peringatan dini sejak fase awal terbentuknya Siklon Senyar yang menjadi salah satu faktor pemicu bencana di Aceh dan Sumatera. Pada periode tersebut terpantau dua bibit siklon berada pada belahan bumi yang sama, sehingga saling menguatkan untuk dapat memberikan daya rusak yang lebih besar. Lintasan dari Siklon Senyar ini masuk khususnya di daerah Aceh Tamiang, yang merupakan daerah paling terdampak. Kemudian menyusuri pantai timur Sumatera Utara, baru ke arah Malaysia dan bergabung hingga punah dengan Siklon Tokage yang ada di bagian timurnya.

“Terkait peringatan dini yang kami sampaikan, kami menginstruksikan jajaran BMKG agar tidak hanya berhenti pada penyampaian peringatan. Kami juga membantu BNPB, BPBD, Basarnas, TNI-Polri, serta Tim SAR untuk mendiseminasikan informasi kepada masyarakat agar dapat menyiapkan langkah mitigasi,” ujar Faisal.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan bencana sebagai dasar mitigasi yang lebih dini dan efektif, termasuk dalam perencanaan kawasan permukiman berbasis risiko bencana.

“Kita perlu melakukan antisipasi-antisipasi yang efektif, salah satunya ke depan dengan memetakan lokasi-lokasi yang rawan, memberi peringatan dini, dan seterusnya kepada masyarakat di kawasan tersebut, dalam rangka mendorong agar kita bisa lebih antisipatif dalam menanggapi bencana yang terjadi,” ujar Lasarus.

Menutup laporannya, Faisal menegaskan bahwa dukungan informasi cuaca dan iklim akan terus dimanfaatkan melalui prakiraan operasional, peringatan dini, serta analisis iklim musiman untuk mendukung pelaksanaan PRR yang berpusat di Kantor Kemendagri.

“Koordinasi yang berkesinambungan antar pihak sejak fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi sangat diperlukan. Informasi ini akan terus kami upayakan agar terintegrasi dalam perencanaan pembangunan pascabencana, yang kami konsultasikan juga langsung kepada Mendagri, Menko PMK, dan Bappenas,” pungkas Faisal.