Jakarta, 05 November 2025 — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat sistem peringatan dini serta mitigasi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D., dalam Rapat Tim Pengawas Bencana DPR RI bersama sejumlah mitra kerja terkait, yang membahas evaluasi program kerja dan anggaran Tahun 2025 serta rencana kerja Tahun 2026 di bidang penanganan bencana.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas Bencana DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, М.А.Р. turut dihadiri oleh perwakilan dari BNPB, BASARNAS, Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Baznas, TNI, dan Polri.

Kondisi Terkini Potensi Bencana di Indonesia
Dalam paparannya, Kepala BMKG menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana karena posisi geografis dan geotektoniknya yang kompleks. “Negara kita berada di pertemuan tiga lempeng aktif dunia dengan 13 segmen megathrust yang sebagian belum melepaskan energi tektoniknya. Ini berarti potensi gempa besar masih mungkin terjadi kapan saja,” ujar Faisal.

BMKG mencatat sebanyak 850 kali gempa dirasakan sepanjang tahun 2025. Selain gempa, cuaca ekstrem juga mendominasi kejadian bencana dengan 65% berupa hujan lebat, 27% angin kencang, serta kejadian puting beliung dan hujan es yang paling sering terjadi di Jawa Barat.

Faisal juga menyoroti meningkatnya potensi kekeringan dan penurunan kualitas udara. Berdasarkan pemantauan data PM2.5 di 27 lokasi, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Lampung tercatat memiliki hari dengan kualitas udara tidak sehat terbanyak — Jakarta menempati peringkat pertama dengan sekitar 100 hari udara tidak sehat sepanjang tahun 2024.

Peran BMKG dalam Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi
BMKG, menurut Faisal, berperan di hulu sistem penanganan bencana dengan menyediakan informasi dan peringatan dini yang menjadi dasar aksi cepat lembaga lain seperti BNPB dan BASARNAS di lapangan. “Kami memperkuat sistem deteksi dini melalui pengadaan radar cuaca, radar maritim, serta sistem pengolahan data berbasis High Performance Computing (HPC),” jelasnya.

Beberapa proyek strategis tengah dijalankan BMKG untuk memperkuat infrastruktur tersebut, antara lain:

1. Pembangunan radar cuaca di Muara Tewe dan tiga radar maritim di Medan, Batam, dan Padang yang didanai melalui SBSN.
2. Maritime Meteorological System II (MMS II) hasil kerja sama dengan Prancis untuk penguatan sistem meteorologi maritim.
3. Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) bersama BNPB yang berhasil mempercepat penyampaian peringatan dini tsunami dari 5 menit menjadi 3 menit.

Selain itu, BMKG terus menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mengurangi dampak hujan ekstrem maupun memperkuat curah hujan di wilayah terdampak kekeringan. Sepanjang tahun 2025, BMKG telah melaksanakan 52 hari operasi OMC dengan hasil signifikan — peningkatan curah hujan hingga 73% di Sumatera dan Kalimantan Selatan, serta pengurangan curah hujan sebesar 37% di kawasan Jabodetabek.

Penguatan Literasi Masyarakat dan Edukasi Kebencanaan
Sebagai bagian dari strategi mitigasi non-struktural, BMKG terus meningkatkan literasi publik melalui berbagai program edukatif seperti Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG), serta BMKG Goes to School.

“Tahun ini lebih dari 6.000 peserta di seluruh Indonesia telah mengikuti kegiatan literasi kebencanaan yang kami selenggarakan,” ungkap Faisal. Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.

Faisal Fathani menyampaikan bahwa alokasi anggaran BMKG untuk tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan layanan berbasis data, penguatan sistem peringatan multi-bahaya, dan perluasan jejaring radar serta sensor di wilayah rawan bencana. “Kami berharap dukungan dan arahan dari pimpinan DPR serta seluruh mitra kerja agar BMKG dapat terus memberikan kinerja terbaik demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Dengan peran strategisnya di hulu sistem kebencanaan nasional, BMKG menegaskan komitmen untuk menjaga ketahanan Indonesia melalui kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan setiap peringatan dini sampai tepat waktu kepada masyarakat.