Bimtek Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Jakarta – Senin (29/4), Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan  (SOP AP) merupakan Salah satu upaya nyata BMKG dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara menyeluruh di lingkungan BMKG sekaligus mendukung implementasi Reformasi Birokrasi dalam Bidang Ketatalaksanaan, Hal ini dikatakan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Darwahyuniati, SH. MH saat memberikan kata sambutan dan membuka Bimtek SOP di gedung Serbaguna BMKG.

Lebih Lanjut, Darwahyuniati mengatakan segenap aparatur negara wajib melakukan pembenahan birokrasi secara internal dan melakukan inovasi di bidang pelayanan publik sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan ASN pada khususnya.

“Salah satu unsur perbaikan kinerja organisasi pemerintah adalah memperbaiki proses/prosedur kerja,”:. Ujar Darwahyuniati.  Hal ini sangat penting karena seluruh aktivitas organisasi merupakan suatu system, berkaitan dan saling mempengaruhi antar unit dari organisasi tersebut. Proses/prosedur kerja organisasi tersebut akan melibatkan banyak manusia/pegawai yang dibutuhkan untuk mengubah input berupa material atau informasi menjadi produk/output, Maka penyusunan Standar Operasional Prosedur menjadi hal yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan di lingkungan BMKG baik pusat maupun daerah.

Darwahyuniati menambahkan, Bimbingan Teknis SOP AP terselenggara dari tanggal 29-30 April 2019 dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman teknis dalam menyusun SOP AP  guna mewujudkan kinerja BMKG yang optimal, sehingga pencapaian kinerja akan lebih tepat sasaran sesuai dengan indikator teknis, administrasi dan prosedur dalam rangka wewujudkan good governance.

Diharapkan nantinya para peserta dapat memahami dan menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP), serta dapat menerapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayan bagi publik sehingga pencapaian tolak ukur kinerja data terlaksana dengan baik, tutup Kepala Biro Hukum dan Organisasi BMKG dalam sambutannya.

Kegiatan Bimbingan Teknik Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) diikuti 14 peserta dari Perwakilan UPT Daerah (Stasiun Meteorologi dan Stasiun Geofisika Kelas III), dengan Narasumber yang berasal dari  Lembaga Administrasi Negara.