Jakarta, 14 September 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian guna mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Informasi iklim dapat dimanfaatkan untuk menentukan waktu tanam yang tepat, memilih komoditas yang sesuai, mengelola kebutuhan air, hingga mengantisipasi risiko gagal panen akibat cuaca dan iklim ekstrem.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Strategis Data dan Pemantauan Data dan Prediksi Iklim dalam Perencanaan Produksi dan Penyaluran Pupuk untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional” yang digelar Pupuk Indonesia di Graha Phonska, Senin (14/9). Faisal hadir didampingi Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan, di hadapan jajaran Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya, Kementerian Pertanian, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Faisal mengatakan ketahanan pangan nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika iklim hingga penurunan luas panen. Kondisi ini membuat pendekatan berbasis data dan informasi iklim semakin penting untuk menjaga stabilitas produksi pangan, terutama di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Bencana tersebut dapat menggeser kalender tanam, menekan produktivitas, hingga berdampak pada rantai pasok pangan dan kebutuhan pupuk. Ia mencatat, lebih dari 90 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi.
“Informasi iklim hadir untuk menjawab dua pertanyaan penting, yaitu kapan waktu yang tepat untuk menanam dan di mana produksi paling berpeluang berhasil. Informasi ini juga relevan untuk menentukan kebutuhan input pertanian secara lebih tepat,” ujar Faisal.
Menurutnya, informasi iklim dapat menjadi instrumen untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Karena itu, pemanfaatannya perlu bergeser dari sekadar merespons kejadian yang sudah terjadi menjadi dasar tindakan antisipatif sebelum risiko muncul. Terlebih, Indonesia memiliki 699 Zona Musim (ZOM) dengan pola dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perencanaan produksi pertanian maupun distribusi pupuk tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam di seluruh wilayah.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, BMKG menyediakan layanan informasi dalam berbagai rentang waktu, mulai dari prakiraan harian, prediksi mingguan dan dasarian, prakiraan musim, hingga proyeksi iklim jangka panjang yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pengguna di lapangan.
Dalam paparannya, Faisal juga menyoroti kondisi iklim terkini yang perlu menjadi perhatian bersama. Pada periode Juli–September 2026, kondisi El Niño terpantau berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menghadapi prakiraan curah hujan Oktober–November 2026 yang relatif rendah hingga menengah di sejumlah wilayah Indonesia, sebelum berangsur meningkat memasuki Desember 2026 hingga awal 2027. Secara nasional, BMKG memprakirakan 451 ZOM atau sekitar 64,5 persen wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan di bawah normal pada musim ini.
Menurut Faisal, informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak untuk melakukan penyesuaian strategi sejak dini, termasuk memperkirakan kebutuhan pupuk sesuai waktu dan lokasi. Karena itu, ia mengajak Pupuk Indonesia memperdalam kolaborasi dalam mengintegrasikan informasi iklim ke dalam perencanaan kebutuhan dan distribusi pupuk, mulai dari pemetaan musim tanam, estimasi kebutuhan, antisipasi pergeseran pola tanam, hingga penyesuaian jalur distribusi berdasarkan kondisi iklim tiap wilayah.
“Target akhir kolaborasi ini adalah bagaimana penyaluran sarana produksi pertanian dapat terdistribusi tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat kebutuhan,” ujarnya.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyambut baik ajakan tersebut. Ia menegaskan informasi iklim perlu menjadi bagian dari perencanaan operasional dan rantai pasok perusahaan, agar ketersediaan pupuk benar-benar mengikuti kebutuhan petani, termasuk mempertimbangkan waktu tanam dan kondisi cuaca yang memengaruhi aktivitas pertanian di lapangan.
Melalui sinergi antara BMKG, Kementerian Pertanian, BPS, dan Pupuk Indonesia, keputusan terkait produksi pertanian dan penyediaan sarana produksi diharapkan tidak lagi disusun setelah kejadian berlangsung, melainkan disiapkan lebih awal berdasarkan data dan informasi iklim. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang lebih tangguh dan adaptif, sekaligus memastikan pupuk tersedia bagi petani sesuai kebutuhan di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.
