Jakarta 28 Januari 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan Evaluasi APBN 2025 dan Program Kerja 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara, Rabu(28/01).

Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG, Faisal Fathani menyampaikan bahwa anggaran BMKG pada tahun berjalan mengalami dinamika penyesuaian sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi pemerintah, relaksasi anggaran, rekonstruksi, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak. Meski mengalami penyesuaian, BMKG tetap memastikan seluruh tugas dan fungsi pelayanan publik berjalan optimal.

Dari sisi kinerja keuangan, BMKG mencatat realisasi anggaran berada pada kategori sangat tinggi dan diikuti dengan realisasi fisik yang telah terlaksana sepenuhnya. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan BMKG dalam mendukung keselamatan masyarakat serta pembangunan nasional di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BMKG juga melaporkan capaian kinerja utama yang secara umum memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Akurasi informasi cuaca, iklim, dan gempabumi menunjukkan peningkatan, disertai dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan yang semakin baik. Selain itu, tata kelola organisasi BMKG terus diperkuat melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun pelaksanaan anggaran, BMKG menjalankan berbagai program strategis, antara lain penguatan sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami, pengembangan infrastruktur observasi dan jaringan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyelenggaraan Sekolah Lapang bagi masyarakat, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya dan BMKG Goes To School bagi pelajar.

Untuk tahun anggaran berikutnya, BMKG memaparkan rencana program kerja yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Program tersebut mencakup penguatan peringatan dini cuaca ekstrem, layanan informasi iklim untuk ketahanan pangan, pengembangan sistem prakiraan berbasis dampak hingga tingkat desa, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca guna mengurangi risiko bencana hidrometeorologi dan mendukung pemenuhan kebutuhan air.

BMKG juga menyampaikan bahwa masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum sepenuhnya terpenuhi untuk mendukung modernisasi sistem pemantauan gempa bumi, tsunami, radar cuaca, serta penambahan radar dan penguatan layanan informasi berbasis risiko. Oleh karena itu, BMKG berharap adanya dukungan dan arahan dari Komisi V DPR RI agar pelaksanaan tugas dan fungsi BMKG dapat berjalan optimal demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Selain itu Komisi V DPR RI menyatakan dukungan terhadap BMKG dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan program berbasis masyarakat pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran mendatang.

Komisi V DPR RI juga mendorong penguatan sinergi lintas sektor agar informasi kebencanaan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, transportasi, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan