BMKG Perkuat Langkah Preventif Hadapi Musim Kemarau dan Potensi Karhutla di Sumatera Selatan

Palembang, 6 Mei 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat langkah mitigasi dan upaya preventif menghadapi musim kemarau 2026 serta potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla yang digelar di Lapangan Griya Agung, Palembang, Selasa (6/5).

Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dan dihadiri sejumlah pimpinan kementerian/lembaga, antara lain Menteri Kehutanan, Kepala BNPB, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Gubernur Sumatera Selatan, serta unsur Forkopimda. Dalam kegiatan tersebut, Kepala BMKG didampingi Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tri Handoko Seto, perwakilan Balai Besar MKG Wilayah II, dan Kepala UPT BMKG se-Sumatera Selatan.

Faisal menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2026. Khusus Sumatera Selatan, awal musim kemarau diperkirakan terjadi pada Mei 2026 atau lebih awal dibanding kondisi normal.

“Sifat musim kemarau tahun ini cenderung ‘Bawah Normal’ atau lebih kering, dengan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026,” ujar Faisal.

Ia menambahkan, kondisi tersebut perlu diwaspadai seiring meningkatnya potensi El Nino. Berdasarkan pemantauan BMKG, terdapat probabilitas sekitar 92 persen El Nino berkembang pada kategori moderat dan 14 persen berpotensi menjadi kuat, yang dapat menyebabkan curah hujan lebih rendah dibanding rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir.

Merespons kondisi tersebut, BMKG bersama BNPB terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko Karhutla, khususnya di wilayah lahan gambut.

“BMKG memanfaatkan data real-time tinggi muka air tanah di lahan gambut. Jika air tanah menurun pada posisi tertentu, tim Kedeputian Modifikasi Cuaca segera melakukan penyemaian awan agar lahan tetap lembap dan sulit terbakar,” jelas Faisal.

Sementara itu, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan bahwa Sumatera Selatan merupakan salah satu barometer pengendalian Karhutla nasional karena memiliki tingkat kerawanan yang tinggi akibat karakteristik lahan gambut dan riwayat kebakaran berulang.

Ia mengapresiasi penurunan signifikan luas Karhutla di Sumatera Selatan, dari sekitar 15.422 hektar pada 2024 dapat ditekan menjadi 5.939 hektar pada 2025. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan Reaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 guna memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Seluruh pihak harus bergerak lebih awal, lebih cepat, lebih terpadu, dan lebih tegas agar potensi Karhutla dapat dicegah sedini mungkin,” tegas Djamari.

Ia juga meminta seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, hingga masyarakat untuk memperkuat patroli, kesiapsiagaan personel, integrasi data hotspot, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan.

Berdasarkan pemetaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 12 kabupaten/kota prioritas rawan Karhutla pada 2026, di antaranya Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Muara Enim, Lahat, hingga Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan).

Melalui penguatan mitigasi, Operasi Modifikasi Cuaca, serta sinergi lintas sektor, BMKG berharap risiko Karhutla selama musim kemarau 2026 dapat ditekan sedini mungkin guna melindungi masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi nasional.