BMKG Dorong Kesiapsiagaan Tsunami melalui Pelatihan Fasilitator Tsunami Ready UNESCO-IOC di Bali

Bali, 13 Juli 2026 –  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi ancaman tsunami melalui pengembangan program UNESCO-IOC Tsunami Ready. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Training for Facilitators on UNESCO-IOC Tsunami Ready Indicators (TR-ToF) yang diselenggarakan di Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali, Senin (13/7/2026).

Kegiatan yang diikuti peserta dari berbagai negara kawasan Samudra Hindia tersebut merupakan hasil kolaborasi BMKG bersama UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO-IOC), Indian Ocean Tsunami Information Centre (IOTIC), Kantor UNESCO Jakarta, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tanjung Benoa.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan bahwa ancaman tsunami di kawasan Samudra Hindia masih sangat nyata dan memerlukan penguatan kesiapsiagaan secara berkelanjutan. Menurutnya, berbagai peristiwa tsunami besar yang pernah terjadi menjadi pengingat penting bahwa upaya mitigasi harus terus ditingkatkan.

Faisal mencontohkan Tsunami Samudra Hindia tahun 2004 yang menelan lebih dari 225.000 korban jiwa di lebih dari 14 negara, serta Tsunami Makran tahun 1945 yang berdampak pada wilayah Pakistan, Iran, Oman, dan India.

“Berbagai contoh ini membuktikan bahwa ancaman tsunami besar adalah nyata dan terus mengintai di Samudra Hindia. Inilah sebabnya mengapa program Tsunami Ready harus menjadi prioritas bagi negara-negara yang paling berisiko, demi memastikan masyarakat siap dan tahu bagaimana harus merespons ancaman tersebut,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa BMKG telah mengembangkan sistem peringatan dini tsunami yang didukung berbagai teknologi pemantauan modern. Namun demikian, keberadaan sistem peringatan dini saja tidak cukup apabila masyarakat belum memiliki kesiapan untuk merespons ancaman secara cepat dan tepat.

Menurut Faisal, program Tsunami Ready menjadi jembatan penting yang menghubungkan sains, teknologi peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat sehingga mampu membangun ketangguhan komunitas secara menyeluruh.

“Tsunami Ready merupakan salah satu tujuan resmi dalam UN Ocean Decade yang menargetkan 100 persen masyarakat pesisir berisiko memiliki ketangguhan terhadap tsunami pada tahun 2030,” katanya.

Ia menambahkan bahwa komitmen tersebut semakin diperkuat melalui Deklarasi Banda Aceh yang dihasilkan pada Simposium Tsunami Global UNESCO-IOC Kedua di Banda Aceh tahun 2024. Deklarasi tersebut mendorong negara-negara dan masyarakat sipil untuk meningkatkan investasi dan upaya menuju tercapainya 100 persen komunitas Tsunami Ready di seluruh dunia pada tahun 2030.

Faisal menilai keberhasilan implementasi Tsunami Ready sangat bergantung pada peran para fasilitator di lapangan. Mereka memiliki tanggung jawab penting untuk menerjemahkan 12 indikator Tsunami Ready menjadi langkah-langkah praktis yang dapat dipahami dan diterapkan langsung oleh masyarakat.

“Tanpa dedikasi para fasilitator, indikator-indikator tersebut hanya akan tertinggal di atas kertas. Namun melalui kerja nyata di lapangan, indikator tersebut dapat menjadi praktik yang menyelamatkan nyawa,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Geofisika BMKG sekaligus Ketua National Tsunami Ready Board, Nelly Florida Riama, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di Tanjung Benoa yang terus menjaga komitmen dalam membangun ketangguhan terhadap tsunami.

Menurut Nelly, Tanjung Benoa merupakan komunitas pertama di Indonesia yang memperoleh pengakuan UNESCO-IOC Tsunami Ready. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki 29 komunitas Tsunami Ready yang tersebar di berbagai wilayah pesisir.

“Saat ini Indonesia telah memiliki 29 komunitas Tsunami Ready, dan pembaruan status Tanjung Benoa ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Pengakuan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keselamatan dan ketangguhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa bersama 55 komunitas Tsunami Ready lainnya di kawasan Samudra Hindia, capaian tersebut menunjukkan peran aktif Indonesia dalam pengurangan risiko bencana pesisir sekaligus mendukung target global UN Ocean Decade.

Sementara itu, Head of Natural Sciences Unit UNESCO Jakarta Office, Engin Koncagul, mengapresiasi komitmen para peserta yang berasal dari berbagai negara di kawasan Samudra Hindia untuk meningkatkan kapasitas dalam mendukung implementasi Tsunami Ready. Menurutnya, teknologi dan sistem peringatan dini merupakan komponen penting dalam pengurangan risiko bencana. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapan masyarakat untuk bertindak ketika peringatan diberikan.

“Program Tsunami Ready menempatkan masyarakat sebagai pusat kesiapsiagaan bencana. Program ini menyediakan kerangka kerja praktis yang tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa, tetapi juga membangun budaya keselamatan di komunitas pesisir,” kata Engin.

Ia juga mengapresiasi kemitraan yang telah terjalin antara UNESCO dan BMKG sejak tahun 2017 dalam penguatan sistem peringatan dini tsunami, pengembangan kapasitas, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di Indonesia dan kawasan Samudra Hindia.

“UNESCO dan BMKG telah bekerja sama sejak 2017. Bersama-sama, kita telah mencapai kemajuan signifikan dalam sistem peringatan dini, pengembangan kapasitas, dan kesiapsiagaan masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh kawasan Samudra Hindia,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Head of ICG/IOTWMS Secretariat UNESCO-IOC Srinivas Kumar Tummala, Programme Manager UNESCAP Temily Isabella Baker, Ketua Kelompok Kerja Northwest Indian Ocean Sunanda M.V., Ketua FPRB Tanjung Benoa Deddy Sumantra, perwakilan BPBD Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta para fasilitator dan peserta dari berbagai negara kawasan Samudra Hindia.

Melalui pelatihan ini, BMKG bersama para mitra internasional berharap semakin banyak komunitas pesisir yang mampu memenuhi indikator Tsunami Ready, sehingga masyarakat memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman tsunami dan mampu mengurangi risiko korban jiwa di masa mendatang.