Pekanbaru, 29 April 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4). Apel ini dipimpin langsung oleh Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam), Budi Gunawan.

Menko Polkam, Budi Gunawan menjelaskan berdasarkan data early warning yang dirilis oleh BMKG, bahwa musim kemarau pada tahun 2025 akan dimulai secara bertahap mulai dari April hingga September 2025. Namun demikian, dari hasil monitoring satelit memperlihatkan adanya hotspot yang terbentuk di beberapa wilayah seperti Aceh, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

“Khusus di Provinsi Riau sudah dinyatakan sebagai wilayah darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) karena hingga hari ini sudah ada 81 hektare lahan dan hutan yang terbakar. Ada 144 titik api yang tedeteksi dari hasil pengejaan secara fakta di lapangan,” kata Budi Gunawan, Selasa (29/4).

Oleh karenanya, Budi menjelaskan, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto seluruh pihak dan stakeholder untuk bersama menjaga jangan sampai ada karhutla yang meluas hingga menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat Indonesia seperti kerusakan lingkungan, kesehatan, dan menganggu stabilitas Kawasan hingga reputasi Indonesia di mata dunia internasional.

Untuk itu, apel ini diharapkan sebagai bentuk aksi dini melakukan mitigasi bencana karhutla sejak awal agar mudah ditanggulangi. Karena pada dasarnya, pencegahan adalah cara paling efektif dibandingkan upaya-upaya untuk memadamkan api setelah membesar. Sebagai langkah konkret, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga akan dilakukan di Provinsi Riau mulai 1 Mei mendatang, water bombing, pengisian embung, kanal, parit, dan melakukan patroli helicopter secara berkala.

Sementara itu, Plt. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan khusus Provinsi Riau yang menjadi tantangan adalah secara alamiah akan mengalami musim kemarau sebanyak dua kali dan ini perlu diantisipasi. Berdasarkan hasil analisis, Riau akan mengalami kemarau pada Februari-Maret dan Mei, Juni, Juli, Agustus menjadi puncaknya, dan kemungkinan mencapai September.

“Sehingga periode mengalami hotspot itu akan lebih sering dari wilayah lainnya secara alamiah. Dan tadi kalau sudah diprediksi dalam proyeksi mingguan meskipun (tidak ada) pembakaran pun akan terbakar karena adanya angin dan gesekan ranting,” kata Dwikorita.

Lebih lanjut, Adapun dasar untuk menetapkan sebuah provinsi tanggap darurat, BMKG berperan dalam memberikan input data dan informasi kepada BNPB. Analisis dan prediksi akan didasari oleh kondisi curah hujan dan sejarah kejadian hotspot yang telah terekam di dalam big data di masa lalu dengan dikaitkan oleh kondisi curah hujan.

Dengan begitu, maka proyeksi enam bulan ke depan sudah bisa diprediksi mulai dari bulan apa saja kemarau akan datang dan daerah bahkan kecamatan mana aja yang akan berpotensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan.

“Contohnya beberapa bulan yang lalu kita sudah memprediksi mulai Mei, Riau moderat potensinya. Makanya BNPB bisa berkoordinasi dengan Gubernur Riau untuk segera melakukan mitigasi seperti modifikasi cuaca,” ujarnya.

Pun, Dwikorita menjelaskan melalui peralatan yang saat ini dimiliki, BMKG berkomitmen untuk memonitor titik panas dan hembusan arah asap setiap jam. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui perseberan asap akibat karhutla yang berpotensi menjadi konflik dengan negara tetangga sehingga dapat dimitigasi secepat mungkin.

Indeks Potensi Karhutla

BMKG memprediksi awal musim kemarau 2025 akan terjadi secara bertahap mulai akhir April hingga Juni di sebagian besar wilayah, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada periode Juni–Agustus. Sifat kemarau diprediksi didominasi kondisi normal (sekitar 60%), namun 26% wilayah berpotensi mengalami kemarau atas normal (lebih basah) dan 14% bawah normal (lebih kering).
Pada, April-Mei 2025, risiko karhutla umumnya rendah, namun beberapa area di Riau, Sumatera Utara, dan NTT mulai menunjukkan risiko menengah hingga tinggi. Juni 2025, peningkatan signifikan risiko karhutla di Riau (41,5% wilayah berisiko tinggi), Sumatera Utara, Jambi, dan sekitarnya.

Juli-September 2025, risiko karhutla meluas ke Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. NTT, NTB, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, serta Bangka Belitung menjadi wilayah dengan potensi risiko tertinggi, dan Oktober 2025, risiko karhutla diprediksi tetap tinggi di NTT, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

BMKG mengimbau pemerintah daerah di provinsi-provinsi berikut untuk meningkatkan kesiapsiagaan: Riau, NTT, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Selatan. Langkah preventif dan mitigasi berbasis prediksi BMKG diharapkan dapat segera diimplementasikan.

Oleh karena itu, Dwikorita memberikan beberapa rekomendasi seperti peningkatan kewaspadaan seluruh pihak diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini, terutama menjelang dan selama puncak musim kemarau (Juni-Oktober 2025). Juga, pemanfaatan Informasi BMKG yaitu informasi prediksi iklim dan potensi karhutla BMKG dapat diakses secara interaktif melalui situs resmi BMKG. Data kualitas udara, hotspot, dan prediksi potensi karhutla juga tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

“BMKG berkomitmen untuk terus memantau perkembangan iklim dan potensi karhutla serta menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dan pihak terkait demi mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi,” pungkasnya.