Jakarta, 12 Agustus 2025 — Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan penerapan sains dan teknologi dalam operasi modifikasi cuaca (OMC) merupakan kunci menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penyebaran asap lintas batas. Hal ini didasarkan pada peristiwa masa lalu yang menjadi pembelajaran dalam mengambil setiap keputusan dan pelaksanaan operasi.

Sebagai contoh, pada tahun 2023, BMKG telah memprediksi adanya potensi karhutla di sejumlah wilayah Indonesia akibat fenomena El Nino sejak enam bulan sebelumnya. Mengantisipasi hal ini, BMKG melakukan monitoring dan update prediksi terus menerus hingga dilakukan OMC menjelang musim kemarau bersama BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian PUPR.

“OMC dilakukan sejak musim hujan untuk meningkatkan muka air tanah (TMAT) gambut sehingga ketika musim kering tiba, lahan gambut tidak begitu kering dan mudah terbakar,” papar Dwikorita pada rapat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan BNPB di Gedung Command Center BMKG, Jakarta, (12/8).

Sejak 2015, pembasahan lahan gambut sebelum puncak musim kering melalui OMC berhasil menurunkan karhutla rata-rata sebesar 23 persen (2016-2019). Bahkan, OMC mampu mengurangi sekitar 30-50 hari puncak periode kering pada 2019, meski terjadi El Nino.

Pada Agustus 2025, BMKG memprediksi karhutla masih berpotensi terjadi di sebagian Riau dan Sumatra Utara (kategori menengah), serta Jawa dan Sulawesi (kategori menengah–tinggi), bertepatan puncak musim kemarau di wilayah tersebut. Sedangkan pada September hingga Oktober, luas wilayah kategori tinggi–menengah berangsur berkurang.

Pantauan dinamika TMAT di enam provinsi rawan karhutla (Riau, Jambi, Sumatra Selatan (Sulsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan Kalsel)) cenderung dalam kategori aman. Keberadaan titik dengan kedalaman TMAT sangat rendah di semua provinsi rawan karhutla tetap menjadi perhatian mitigasi.

Sementara itu, sebagian wilayah Riau terpantau masih relatif lembap, tetapi terdapat area signifikan yang berisiko kering. Jambi dan Sumsel menunjukkan kategori rawan dan normal, meski beberapa titik kedalaman sangat kering dan berbahaya. Kalbar, Kalteng, dan Kalsel cenderung lembap dan kering, serta relatif sedikit ditemukan titik ekstrem kering.

Saat ini, OMC berlangsung di Riau (10-19 Agustus) dengan pendanaan dari Kemenhut, Jambi dan sebagian Sumsel (10-19 Agustus) dengan pendanaan PT Wirakarya Sakti, dan Kalsel (13-33 Agustus) dengan pendanaaan KemenLH. BMKG terus men-update rekomendasi pelaksanaan OMC berdasarkan urgensi serta kebutuhan teraktual wilayah terdampak.

OMC juga masih memungkinkan dilaksanakan selama Dasarian II Agustus 2025 pada beberapa provinsi yang diprediksi mudah terbakar, serta secara historis memiliki pola jumlah hotspot tinggi selama Agustus hingga September.

Lebih lanjut, BMKG memprediksi risiko karhutla kembali meningkat pada 2027 seiring dengan kecenderungan terjadinya El Nino. Oleh karena itu, pemerintah terus bersiaga dan menyempurnakan upaya pencegahan karhutla, termasuk melalui OMC.

Menhut Raja Juli Antoni menekankan bahwa kombinasi penanganan karhutla dari udara dan darat harus terus ditingkatkan. Sehingga, potensi El Nino pada 2027 ataupun kejadian yang tidak terprediksi lainnya dapat diantisipasi mealui pencegahan dan penanganan terstruktur demi meminimalisir risiko.

“Mudah-mudahan dengan koordinasi yang baik, jumlah kebakaran dan korban akibat kebakaran lahan lebih turun. Hal ini berimplikasi terhadap ekonomi karena dapat menghambat berbagai aktivitas,” kata Raja Juli.

Menhut menyampaikan, arahan Presiden Prabowo pada rapat koordinasi pekan lalu bahwa tidak ada lagi kejadian karhutla dan asap lintas batas. Maka, selain OMC dan operasi darat, penindakan hukum dilakukan kepada oknum yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan. Sejauh ini, sebanyak 55 orang menjadi tersangka.

Pemerintah Pusat juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencabut seluruh kebijakan yang memperbolehkan warga membuka lahan dengan cara membakar maksimal 2 hektar. Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan alat berkebun agar pembukaan lahan tidak perlu melakukan pembakaran.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto memastikan upaya modifikasi cuaca yang selama beberapa bulan ini dilaksanakan berhasil mengendalikan karhutla dan asap lintas batas. Pada 2025 ini, BNPB menyiapkan 5 pesawat OMC dan 12 helikopter waterbombing.

OMC juga diiringi dengan operasi darat dengan mengerahkan 500 orang gabungan dari BNPB, BPBD, TNI, Polri, dan Manggala Agni demi mendukung nol area terbakar. Mengingat, kebakaran menyebabkan asap yang berpotensi menyebar hingga melewati batas negara Indonesia.

“Satgas Darat dibutuhkan untuk pemadaman asap imbas karhutla yang masih timbul setelah turun hujan. Asap ini menjadi masalah apabila menyebar ke negara tetangga,” lanjutnya.

Suharyanto menegaskan, kerugian yang dialami Indonesia akibat dari karhutla sangatlah besar, mulai dari material dan imaterial. Bahkan, upaya modifikasi cuaca yang selama ini dilakukan telah mengeluarkan banyak biaya. Belum lagi dampak kesehatan serta nyawa yang terenggut akibat kejadian ini.

“Mulai 2 Mei 2025 hingga hari ini, petugas sudah bekerja 139 jam untuk menangani karhutla dan asap lintas batas. Kalau dihitung rupiahnya, satu jam itu menghabiskan Rp300 juta. Bahkan, kemarin di Kalbar sudah ada dua korban akibat kebakaran. Hal ini menjadi catatan supaya di daerah lain tidak terjadi lagi,” tutur Suharyanto.