Berita

Deputi Inskalrekjarkom BMKG Buka Rapat Koordinasi Wilayah Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar

Surabaya - Senin (9/4/2018) malam, Sebanyak 48 KUPT di bawah lingkungan Balai Wilayah III Denpasar mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah Tahun 2018 yang diselenggarakan BBMKG Wilayah III Denpasar bertajuk "Lompatan Layanan Informasi MKG di Daerah Untuk Mendukung Konektivitas, Kemaritiman dan Keselamatan Infrastruktur" yang dibuka Deputi Bidang Inskalrekjarkom Dr. Widada Sulistya, DEA di hotel Garden Palace Surabaya.

Rapat Koordinasi Wilayah BBMKG Wilayah III dilaksanakan dari tanggal 9 - 12 April 2018 terselenggara sebagai bentuk tindak lanjut Hasil Ravalnas Tahun 2017 dan hasil Rapernas 2018 dengan mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah dan Kebijakan BMKG, Mengidentifikasikan permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017 dan 2018 serta perencanaan tahun 2019 di tingkat Satker maupun wilayah di lingkungan Balai besar MKG Wilayah III.

Berkaitan dengan Reformasi Birokasi di BMKG yang dinilai oleh Tim Kemenpan RB Tahun 2017 menunjukkan hasil yang menggembirakan yakni sebesar 77.97% dan dari hasil ini dapat diajukan kembali besaran tunjangan kinerja dari 70% menjadi 80%. Hal ini dikatakan Deputi Bidang Inskalrekjarkom Dr. Widada Sulistya, DEA saat sambutan dalam pembukaan acara Rakorwil Balai III Denpasar.

Menurut Widada Sulistya, semua itu perlu di syukuri dan disadari bersama bahwa pentingnya peran Kepala Balai Besar Wilayah, Koordinator Provinsi dan Kepala Stasiun untuk mendorong, memotivasi sharing Knowledge kepada pegawai tentang Implementasi Kegiatan RB di lingkungan masing-masing.

Selain itu, LAKIP BMKG di Tahun 2017 memperoleh nilai diatas 67.57 (Predikat B) dari 65.37 dari tahun sebelumnya. meningkatnya nilai tersebut menunjukkan bahwa BMKG memiliki pertanggungjawaban (outcome) atas penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented Goverment), ungkap Widada.

Dilaporkankan Widada Sulistya, Pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yakni "Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas", hal ini harus diikuti dengan perubahan paradigma penganggaran dari money follow function menjadi money follow program priorities".

Tahun 2019, Pemerintah menetapkan 5 prioritas nasional yakni Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas kemaritiman; Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produksi; Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air; dan Stabilitas kemanan nasional dan kesuksesan pemilu, jelasnya.

Disampaikan Widada, dari 5 Prioritas Nasional. BMKG mendukung pada Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas kemaritiman dan Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Dukungan ini akan nyata pabila Keseimbangan pembangunan BMKG antara matra (M-K-G) menjadi sangat penting untuk meningkatkan jangkauan pelayanan guna mendukung prioritas nasional seperti konektivitas, kemaritiman, infrastruktur, ketahanan energi, ketahanan pangan, sumber daya air, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, serta pembangunan wilayah yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat".

lebih lanjut Widada menjelaskan pula, Bila menelusur kembali dalam rencana induk BMKG 2015 - 2045, diketahui bahwa periode Renstra 2015-2019 adalah tahapan Penuntasan Modernisasi Layanan MKG, artinya tahun 2019 merupakan tahun mengejar backlog capaian kinerja periode Renstra 2015-2019.

"Melalui Rapat Koordinasi Wilayah ini, saya mengajak para peserta untuk mengejar backlog layanan informasi MKG dengan berbagai lompatan dan inovasi teknologi secara lebih berkualitas, sesuai dengan tema yang diangkat yakni Lompatan Layanan Informasi MKG di Daerah Untuk Mendukung Konektivitas, Kemaritiman dan Keselamatan Infrastruktur", tegas Widada.